Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 8 Juli 2015 | 09:09 WIB
Hide Ads

Tangani Kemiskinan, Menkeu Telurkan PMK

Oleh : Mosi Retnani Fajarwati | Jumat, 22 April 2011 | 15:54 WIB
Tangani Kemiskinan, Menkeu Telurkan PMK
Menteri Keuangan Agus Martowardojo - inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo tetapkan PMK No.66/PMK.07/2011 untuk penanggulangan kemiskinan tahun anggaran 2012.

"Kebijakan ini diambil dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan," ungkap Kepala Biro Humas Kemenkeu Yudi Pramadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (22/4). PMK ini mulai berlaku pada 31 Maret 2011.

Dalam PMK ini disebutkan bahwa Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah digunakan untuk perencanaan lokasi dan alokasi Dana Urusan Bersama (DUB) yang bersumber dari APBN, serta penentuan besaran (presentase) penyediaan Dana Daerah Untuk urusan Bersama (DDUB) yang bersumber dari APBD, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2012.

Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah terdiri dari Indeks Ruang Fiskal Daerah (IFRD) dan Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD) dengan nilai rata-rata nasional adalah satu. Berdasarkan indeks tersebut, ditentukan kelompok daerah sebagai berikut, kelompok satu adalah daerah dengan IRFD dan IPPMD di atas rata-rata nasional (IRFD dan IPPMD > 1) sehingga harus menyediakan DDUB sangat tinggi.

Kedua, kelompok dua adalah daerah dengan IRFD di bawah rata-rata nasional namun IPPMD di atas rata-rata nasional (IRFD<1, IPPMD>1) sehingga harus menyediakan DDUB sedang.

Ketiga, kelompok tiga adalah daerah dengan IRFD dan IPPMD di bawah rata-rata nasional (IRFD<1, IPPMD<1) sehingga harus menyediakan DDUB rendah. Dan keempat, kelompok empat adalah daerah dengan IRFD di atas rata-rata nasional, namun IPPMD di bawah rata-rata nasional (IRFD>1, IPPMD<1) sehingga harus menyediakan DDUB tinggi.

Selain untuk menentukan DDUB, hasil pengelompokan daerah tersebut juga digunakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan daerah penyelenggara urusan bersama pusat daerah untuk penanggulangan kemiskinan dan alokasi DUB.

Data yang digunakan dalam perhitungan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah meliputi data fiskal daerah dan data non fiskal daerah. Data fiskal yang dimaksud merupakan data kemampuan keuangan daerah, data transfer ke daerah, dan data belanja pegawai Negeri Sipil Daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan data nonfiskal daerah meliputi jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk miskin, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). [mre]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x