Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 22 Juni 2018 | 18:21 WIB
 

Pembentukan BPJS Dilakukan Bertahap

Oleh : Mosi Retnani Fajarwati | Senin, 13 Juni 2011 | 20:55 WIB
Pembentukan BPJS Dilakukan Bertahap
Menteri Keuangan Agus Martowardojo - inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Proses peleburan beberapa BUMN dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan dilakukan secara bertahap tergantung dari kesiapan BUMN tersebut dan BPJS.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo di DPR RI, Senin (13/6). Ia menyatakan BUMN yang sudah memiliki kesiapan akan bisa langsung masuk ke dalam BPJS. "Kita mengusulkan untuk peleburan, tetapi bertahap," ujarnya.

Hal tersebut diungkapkannya menanggapi pembahasan terakhir Panja RUU BPJS. Sebagai informasi, BPJS telah dibahas dalam rapat Panja 6-8 Juni 2011 mengenai perlunya ketentuan peralihan dalam RUU BPJS.

Agus Marto melanjutkan, antara pemerintah dengan DPR telah sepakat untuk mencantumkan ketentuan mengenai peralihan dan implikasinya. "BUMN Jamsostek, contohnya, itu dia punya Jaminan Hari tua, kesehatan, kecelakaan. Nah, kalau kesehatan duluan (yang sudah memiliki kesiapan), ya kesehatan dulu yang masuk. Nanti kalau kecelakan kerja yang siap, ya kecelakan kerja dulu masuk itu," paparnya.

Pemerintah telah menyiapkan skenario peralihan program dari PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri. Substansi ketentuan peralihan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Panja berikutnya. "Semua sudah progress," ujarnya.

BUMN yang sudah siap melebur ke BPJS itu, lanjut Agus Marto, tidak sepenuhnya dan tidak berada dalam satu payung serta berbentuk nirlaba. "Kalau pada saat nanti dipindahkan, itu kan hanya memindahkan program saja," ujarnya.

Pemerintah menilai, ketentuan peralihan yang berimplikasi pada transformasi PT Taspen, PT Asabri, PT Askes, dan PT Jamsostek harus dirumuskan dengan hati-hati dan memuat pentahapan yang terukur dengan memperhitungkan implikasi terhadap aspek ketenagakerjaan, legal, dan perekonomian, termasuk fiskal. Agus mengingatkan, BPJS itu sifatnya universal, dasar, dan mandatory. "Jadi, kita tidak memindahkan yang sifatnya tambahan-tambahan," kata Agus.

"Semua sudah progress, yang masih belum masalah iuran," pungkasnya.

Dalam raker 6-8 Juni 2011 disepakati mencantumkan substansi kepesertaaan dan iuran ke dalam RUU BPJS. Pencantuman kedua ketentuan tersebut tidak dalam bab tersendiri namun dapat saja dicantumkan dalam bab-bab lain. [cms]

Komentar

 
x