INILAH.COM, Jakarta - Ekonom Anggito Abimanyu menilai, pemerintah tidak konsisten dalam rencana penerapan pembatasan BBM bersubsidi.

Menurutnya, ketidakkonsistenan ini terlihat dari pemerintah yang hingga kini belum memutuskan kebijakan mana yang akan dilakukan meski telah melakukan kajian. "Pemerintah tidak menaikkan harga BBM tapi juga tidak melakukan pembatasan penggunaan BBM," ujar Anggito saat berdiskusi dengan wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (14/6).

Ia menilai, sudah seharusnya pemerintah melakukan uji coba pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Pasalnya, dengan langkah ini, pemerintah bisa mengetahui pihak mana saja yang harus mendapat perlindungan apabila nanti terjadi kenaikan harga BBM. "Misalnya dengan sistem cash back yang dulu pernah saya usulkan," ujarnya.

Sayangnya, lanjut Anggito, pemerintah ternyata tidak juga melakukan uji coba. "Ibu Evita (Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi) mengatakan uji coba akan ditunda September," ujarnya.

Menurutnya, dari sisi inflasi, pemerintah memang sudah terlambat apabila ingin menerapkan kebijakan tersebut karena bulan deflasi yaitu April-Mei 2011 telah terlampaui "Dari sisi inflasi sudah terlambat," ujarnya.

Kendati demikian, ia menyatakan, pembatasan BBM bersubsidi tetap bisa dilakukan pada tahun ini. Walau dengan konsekuensi harus menambah beban subsidi. "Ya tidak apa-apa dilakukan September, tapi bebannya akan dipindah ke tahun depan," ujarnya.

Dan dengan kondisi harga minyak yang melambung serta posisi rupiah saat ini, maka pemerintah harus menambah subsidi sebesar Rp15-20 triliun. "Itu yang pemerintah harus nombok," ujarnya.

Ia sebagai bagian dari tim pengkaji pembatasan BBM bersubsidi mengaku kecewa karena pemerintah telah mengabaikan hasil kajian tim."Saya kecewa, rekomendasi tim bukannya ditolak DPR, tapi tidak diajukan pemerintah ke DPR," pungkasnya. [cms]