Find and Follow Us

Rabu, 20 November 2019 | 13:37 WIB

Soal Newmont

DPR & Presiden harus Bahas Pengendali Manajemen

Minggu, 19 Juni 2011 | 15:29 WIB
DPR & Presiden harus Bahas Pengendali Manajemen
IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - DPR mengusulkan dalam rapat konsultasi Presiden dengan DPR soal Newmont, harus membahas peran investor lokal dalam mengendalikan manajemen.

Hal itu dikatakan anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto di Jakarta yang dikutip dari Antara, Minggu (19/6). "Jangan sampai setelah proses divestasi selesai, asing tetap mengendalikan NNT," katanya.

Karenanya, ia juga meminta perlunya audit dugaan kepemilikan asing atas kepemilikan saham PT Indonesia Masbaga Investama di NNT. "Meski sudah dibantah NNT, namun pemerintah mesti menyelidiki kepemilikan saham Masbaga itu," ujarnya.
Hasil rapat pimpinan DPR menyetujui dalam rapat konsultasi dijadwalkan membahas soal RUU Pemilu dan moratorium pemekaran daerah juga dibahas soal Newmont. Rapat konsultasi ini akan digelar dalam waktu dekat.

Untuk soal ini, pengamat ekonomi dari UGM, Ichsanuddin Noorsyi sebelumnya juga mengingatkan, filosofi divestasi bukan hanya sekadar pihak nasional menguasai 51 persen saham NNT, tapi juga aspek pengendaliannya. "Percuma saja pihak nasional mempunyai 51 persen saham NNT, tapi terpecah-pecah, sehingga akhirnya tidak bisa mengendalikan," katanya.

Menurut dia, setelah proses 51 persen divestasi NNT selesai, pihak asing melalui Newmont Indonesia Limited tetap memiliki saham terbesar yakni 27,5625 persen, sehingga mengendalikan NNT. Ia melanjutkan, pemegang saham asing NNT menyadari pentingnya pengendalian tersebut, sehingga akan tetap mendapat manfaat maksimal dari hasil tambang.

Sebelumnya, Menteri ESDM Darwin Saleh mengatakan, pihaknya masih mengkaji pemberian persetujuan perubahan kepemilikan tujuh persen saham divestasi NNT. "Saya masih menunggu rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara dan juga kajian internal Biro Hukum," katanya.

Menurut dia, masih ada satu pertimbangan lagi yang mesti diselesaikan sebelum surat persetujuan tersebut keluar. Pada 18 Mei 2011, Kementerian ESDM telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi proses divestasi dengan diterbitkannya surat Dirjen Mineral dan Batubara sesuai amanat kontrak karya antara pemerintah dengan NNT.

Namun, sesuai kontrak karya yang ditandatangani 2 Desember 1986 itu, perubahan kepemilikan saham mesti mendapat persetujuan Kementerian ESDM yakni Dirjen Mineral dan Batubara. Setelah persetujuan didapat, perubahan kepemilikan saham diajukan ke Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai Peraturan Kepala BKPM tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Proses terakhir adalah memberitahukan perubahannya kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Komentar

x