Find and Follow Us

Selasa, 28 Januari 2020 | 04:42 WIB

Soal Blok West Madura Offshore

DPR: Daerah Jangan Gontok-Gontokan

Rabu, 29 Juni 2011 | 17:42 WIB
DPR: Daerah Jangan Gontok-Gontokan
IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - DPR mengharapkan dalam mengupayakan partisipasi untuk mengelola Blok West Madura Offshore, Pemprov Jatim, Pemkab Bangkalan, dan Pemkab Gresik disarankan untuk bekerja sama membentuk konsorsium.

Hal itu dikemukakan Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto, yang dikutip dari Antara, Rabu (29/6). "Jangan gontok-gontokan. Karena investor bakal ragu," katanya.

Dito bisa memahami keinginan daerah ikut mengembangkan West Madura. "Namun, mesti sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Dito juga mengatakan, sesuai aturan, daerah juga mesti melakukan negosiasi antar bisnis dengan konsekuensi menyetor sejumlah dana. "Di sektor migas, tidak ada saham kosong. Harus ada dana yang disetor," ujarnya.

Menurut dia, bisnis perminyakan merupakan bisnis berisiko tinggi yang memerlukan modal dan teknologi tinggi.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Juru Bicara Pertamina, M Harun mengatakan, sebenarnya tidak ada aturan yang mewajibkan Pertamina menawarkan hak partisipasi (participating interest/PI) West Madura kepada daerah.

Sesuai Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2004 tentang Hulu Minyak dan Gas, penawaran PI maksimal sebesar 10 persen hanya berlaku pada blok baru. "Sementara, West Madura bukanlah blok baru, namun merupakan blok perpanjangan, sehingga tidak terkena aturan PP itu," ujarnya.

Saat ini, WMO mayoritas dimiliki Pertamina mencapai 80% dan Kodeco Energy Ltd sebesar 20%.

Komentar

x