Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 31 Januari 2015 | 06:10 WIB
Hide Ads

Pemerintah harus Tanggapi Audit APBN 2010 oleh BPK

Oleh : Sandiyu Nugroho | Kamis, 7 Juli 2011 | 13:28 WIB
Pemerintah harus Tanggapi Audit APBN 2010 oleh BPK
Eko Hendro Purnomo - IST

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti laporan audit BPK untuk APBN 2010 lalu dengan dua kementerian yang dinyatakan disclaimer.

Permintaan tersebut disampaikan Fraksi PAN DPR dalam sidang Paripurna DPR soal pertanggungjawaban APBN 2010. "Kami menilai ada kebocoran dan penyalahgunaan anggaran pada kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan," kata juru bicara FPAN, Eko Hendro Purnomo dalam paparannya.

Dalam sidang Paripurna tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya. Lebih jauh Eko mengatakan, dugaan kebocoran dan penyalahgunaan disebabkan hasil audit dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kedua Kementerian Lembaga tersebut masuk ke dalam disclaimer.

"PAN mendesak pemerintah untuk menertibkan K/L tersebut, jika ada kebocoran dan penyalahgunaan anggaran," tukasnya.

Saat audit BPK terhadap APBN 2010, Kemendiknas dan Kemenkes mendapatkan opini disclaimer. Dari 83 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) terdapat 53 LKKL dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 28 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan dua LKKL disclaimer. [hid]


Berita Terkait Lainnya

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

17447

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.