Kamis, 2 Oktober 2014 | 01:15 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Pemerintah harus Tanggapi Audit APBN 2010 oleh BPK
Headline
Eko Hendro Purnomo - IST
Oleh: Sandiyu Nugroho
ekonomi - Kamis, 7 Juli 2011 | 13:28 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah diminta untuk menindaklanjuti laporan audit BPK untuk APBN 2010 lalu dengan dua kementerian yang dinyatakan disclaimer.

Permintaan tersebut disampaikan Fraksi PAN DPR dalam sidang Paripurna DPR soal pertanggungjawaban APBN 2010. "Kami menilai ada kebocoran dan penyalahgunaan anggaran pada kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan," kata juru bicara FPAN, Eko Hendro Purnomo dalam paparannya.

Dalam sidang Paripurna tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya. Lebih jauh Eko mengatakan, dugaan kebocoran dan penyalahgunaan disebabkan hasil audit dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kedua Kementerian Lembaga tersebut masuk ke dalam disclaimer.

"PAN mendesak pemerintah untuk menertibkan K/L tersebut, jika ada kebocoran dan penyalahgunaan anggaran," tukasnya.

Saat audit BPK terhadap APBN 2010, Kemendiknas dan Kemenkes mendapatkan opini disclaimer. Dari 83 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) terdapat 53 LKKL dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 28 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan dua LKKL disclaimer. [hid]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER