Find and Follow Us

Jumat, 15 November 2019 | 01:35 WIB

Tunggakan Pajak Rp1,6 triliun

BP Migas: BPKP-KKKS, Terjadi Perbedaan Perhitungan

Oleh : Tio Sukanto | Rabu, 20 Juli 2011 | 13:26 WIB
BP Migas: BPKP-KKKS, Terjadi Perbedaan Perhitungan
Kepala BP Migas, R. Priyono - inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) mengakui adanya perbedaan perhitungan yang menyebabkan adanya tunggakan pajak sebesar Rp1,6 triliun dari perhitungan BPKP.

Kepala BP Migas, R. Priyono mengatakan perbedaan itu terjadi antara perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas, terkait perhitungan tax treaty dan royalti pengalihan interest.

"Berdasarkan hasil pembahasan monitoring tindak lanjut tanggal 21-24 Juni 2011, isu penting masalah perpajakan KKKS yang masih dispute adalah masalah tax treaty dan royalti pengalihan interest," bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Ditjen Pajak, dan BPKP, di Gedung DPR Jakarta, Rabu (20/7).

Lebih lanjut Priyono menjelaskan, bahwa beberapa KKKS menerapkan tarif branch profit tax (PBDR) yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara negara Indonesia dengan negara domisili KKKS. Dengan demikian tarif tersebut lebih rendah dari tarif PBDR yang berlaku yaitu sebesar 20%. "Tarif tersebut biasanya lebih rendah dari tarif PDBR atau 20%," tukas dia.

Dalam pengertian KKKS, ujar Priyono, tax treaty (P3B) merupakan bagian dari peraturan perpajakan yang harus diimplementasikan seperti yang diatur dalam kontrak kerjasama. Namun menurut BPKP, penerapan tax treaty dalam perhitungan PBDR dengan tarif lebih kecil dari 20 persen.

Ini yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga konsep 85:15 (perbandingan bagi hasil migas antara pemerintah dengan KKKS) dalam kontrak bagi hasil tidak dapat sepenuhnya tercapai. [hid]

Komentar

Embed Widget
x