Find and Follow Us

Jumat, 22 November 2019 | 22:18 WIB

BP Migas Siap Fasilitasi Kisruh Pajak KKKS Migas

Oleh : Tio Sukanto | Rabu, 20 Juli 2011 | 15:17 WIB
BP Migas Siap Fasilitasi Kisruh Pajak KKKS Migas
rnw.nl
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) siap membantu pemerintah menyelesaikan sengketa perpajakan yang menimpa Kontrak Kontraktor Kerja Sama migas (KKKS).

Kepala BP Migas, R Priyono mengatakan hal itu usai rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR, Rabu (20/7). "Ini kan masalah keuangan, masalah pajak, jadi leadnya nanti dirjen pajak. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Namun, begitu kita siap melengkapi selengkap mungkin data darai KKKS tersebut, sehingga nantinya dirjen pajak bisa mengambil keputusan yang tepat," tukasnya terkait tunggakan pajak KKKS tersebut.

Berdasarakan laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) sebanyak 14 KKKS saat ini masih belum membayar pajak sebesar Rp1,6 triliun.

Terkait persoalaan tunggakan pajak tersebut Kepala BP Migas mencoba meluruskan bahwa tunggakan pajak bukan disebabkan oleh ke 14 KKKS tersebut. Namun, menurutnya hanya ada 3 KKKS asal Inggris yang memang belum membayar tersebut.

"Kita belum bisa katakan KKKS itu, karena ini masalah dispiute saja. Selain itu, dalam Undang-undang perpajakan juga kalau ada persoalan hal itu tidak boleh di ekspose," ujar Priyono.

Menurutnya, sebagai perusahaan minyak para KKKS tersebut tidak sebagai kapasitasnya berkomentar. Masalah perpajakan menurutnya mereka hanya mengikuti saja mekanisme perpajakan dinegara itu atau yang ada didalam kontrak. "Ada 3 KKKS itu maslahhnya hanya tax treaty dan royalti," pungkasnya. [hid]

Komentar

x