Find and Follow Us

Selasa, 21 Mei 2019 | 02:58 WIB

Ditjen Pajak: 14 KKKS Penunggak Pajak

Oleh : Mosi Retnani Fajarwati | Senin, 25 Juli 2011 | 18:48 WIB
Ditjen Pajak: 14 KKKS Penunggak Pajak
Dirjen Pajak, Fuad Rahmany - inilah.com/Wirasatria

INILAH.COM, Jakarta - Ditjen Pajak menetapkan 14 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang disebutkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai penunggak pajak, sebesar Rp1,6 triliun. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Menurut Dirjen Pajak, Fuad Rahmany, tunggakan pajak yang dilansir oleh BPKP tersebut disebabkan adanya perbedaan perhitungan pajak antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan migas. Perbedaan terjadi karena kebanyakan perusahaan migas tersebut menyerahkan kewajibannya terhadap negara sebesar yang tertera dalam kontrak.

Sementara pemerintah menghitung kewajiban mereka berdasarkan Gentlemen Agreement, yaitu 85% untuk pemerintah dan 15% untuk negara asalnya.

"Itu kan masalahnya kontrak kerjasama, kan semua industri migas hulu itu dikelola melalui kontrak kerjasama. Pelaksananya adalah BP migas, regulatornya yang membuat aturan ESDM. Di dalam itu, pada dasarnya migas itu masalah bagi hasil, jadi penerimaan negara di bidang migas dimana bagian pemerintah 85% dan asing 15 persen," ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan, Senin (25/7).

Sebenarnya, ia mengatakan, masalah pajak PPh Migas bukanlah urusan pihaknya. Pasalnya, penerimaan negara dari sektor tersebut langsung masuk ke Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

"Yang ngurusin Dirjen Anggaran, dari 85 persen itu sebagian PNBP sebagian kecilnya PPh migas. Teman-teman di pajak gak pernah ngurusin PPh Migas, muncul saja, penerimaan negara dari migas. Jadi gak ada penyimpangan di DJP, gak ada urusannya sama kita," paparnya.

Kendati demikian, Ditjen Pajak akan mengeluarkan SKP kepada perusahaan KKKS tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap auditor yaitu BPKP.

"Tapi posisi kami, pajak, karena BPKP itu disebut 85:15, maka BPKP tetap ambil posisi itu, dan pakai gentlement agreement, jadi saya mau gak mau, ikutin BPKP. Jadi kita akan tetap mengeluarkan SKP berdasarkan BPKP, meskipun nanti akan tetap dispute, karena mereka memegang kontrak."

Fuad menambahkan," Inilah yang dinamakan tax avoiden dia aman sebenarnya melanggar tapi mengikuti aturan. Pokoknya saya tidak mengakui kontrak, kita akan tetap mengeluarkan SKP, kita sama dengan BPKP posisinya, gentlemen agreement 15-85, kita cek lagi angkanya dari BPKP, baru keluarkan SKP," tegasnya.

Ia menilai, perbedaan perhitungan seperti hal tersebut akan terus terjadi hingga kontrak pada tahun 2004 ke bawah yang akan berakhir sekitar 10 tahun mendatang. Pasalnya, kontrak ini memberikan kontribusi di bawah kesepakatan sebesar 85% sehingga terjadi kurang bayar sebesar 6,5%.

"Untuk kontrak-kontrak 2004 ke belakang dan ini kan kontraknya masih berlaku 5 tahun-10 tahun, makanya ini akan terus muncul dan dia akan terus dispute. Yang 10% (selisih karena adanya tax treaty) itu akan mengurangi bagi hasil kita 6,5%. gara-gara berkurang dari 20% ke 10%, tagihan pemerintah akan berkurang 6,5 persen," tandasnya. [hid]

Komentar

Embed Widget
x