Find and Follow Us

Selasa, 28 Januari 2020 | 05:42 WIB

Penerapan Tax Holiday

Pemerintah Bisa Bebas dari Pinjaman Luar Negeri

Oleh : Mosi Retnani Fajarwati | Minggu, 28 Agustus 2011 | 11:33 WIB
Pemerintah Bisa Bebas dari Pinjaman Luar Negeri
inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Kewajiban investor untuk menyimpan 10% dari nilai investasinya pada perbankan nasional, sebagai syarat mendapatkan fasilitas tax holiday, dinilai wajar.

Hal tersebut diungkapkan pengamat ekonomi Aviliani akhir pekan ini di Jakarta. "Saya kira bukan memanjakan perbankan, karena kan kebutuhan dari negara berkembang itu kan dana harus cukup banyak. Bukan memanjakan," tuturnya.

Ia menilai, dengan adanya kewajiban tersebut justru akan membantu pemerintah dalam menekan pembiayaan dari pinjaman luar negeri yang lebih berisiko. "Justru kalau pinjam keluar negeri, satu, risiko nilai tukar. Yang kedua, walaupun bunganya murah tapi itu kan jangka panjang risiko buat kita. Ketiga, gak ada resiprokal," ungkapnya.

Hal ini, lanjutnya, akan memberikan keadilan berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, selama ini investor yang datang tidak cukup memberikan sumbangsih yang cukup tinggi bagi pembangunan Indonesia, yang bisa tercermin dari cadangan devisa yang dinilai masih terbilang rendah.

"Di negara lain, kita gak semudah seperti mereka masuk ke Indonesia. Jadi menurut saya wajar kalau mewajibkan mereka menempatkan dana di perbankan. Kalau perlu dana investasinya harus dari dalam negeri. Kalau kini kan mesinnya aja yang datang, ga fair dong. Jadi menurut saya banyak sekali liberalisasi yang terjadi di berbagai sektor yang mesti di tata kembali oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro mengakui adanya kewajiban simpanan minimal 10% dari nilai investasi di perbankan nasional untuk syarat mendapat tax holiday.

Simpanan tersebut merupakan bentuk komitmen agar investasi terkait bisa tertahan lebih lama di Indonesia. "Ya ada memang (kewajiban tersebut). Kita ingin menjaga komitmen. Dan itu kan tidak semuanya, ada persentasenya. Intinya untuk menunjukan bahwa dana yang masuk itu bisa diarahkan ke sektor perbankan," ujarnya beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam rangka penanaman modal Pasal 3 Ayat 1C.

Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Wajib Pajak badan baru yang memenuhi kriteria menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.

Komentar

x