INILAH.COM, Jakarta - DPR tidak setuju jika salah satu jabatan direksi di tubuh PLN ada yang kosong seiring dengan pengangkatan direktur utama dari kalangan internal perseroan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha kepada INILAH.COM di Jakarta Selasa (25/10). "Setiap direksi kan punya tupoksi masing-masing, jadi kalau jabatan direksi ini dikosongkan maka akan menjadi repot," kata Satya.

Satya menjelaskan bahwa wacana Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk tidak menambah direksi di jajaran PLN akan membuat kinerja PLN menjadi terganggu. Pasalnya, kekosongan itu akan diisi dari penggabungan-penggabungan direksi yang sudah ada saat ini dan hal itu menurut dia tidak praktis. "Kalau ada jabatan yang bolong berarti nanti ada penggabungan-penggabungan kerja. Ini yang tidak bagus," ujar Satya.

Namun begitu, pengosongan jabatan tersebut bisa saja dilakukan asal untuk tujuan restrukturisasi. "Kalau memang tujuannya untuk efisiensi dan tidak harus 9 direksi lagi ya kita dukung," tukas Satya.

Karena sudah ditengarai PLN itu harus banyak efisiensi misalnya di pembangkitan, mengelola loses, dan bahan bakar. "Kalau memang dengan memotong direksi untuk efisiensi itu silahkan saja. Asalkan yakin dengan direksi yang baru lebih efisien," pungkas dia.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan akan mengangkat Direktur Utama PLN sepeningal dirinya dengan memilih salah satu dari sembilan direksi yang ada saat ini. Namun begitu dalam pernyataannya, Menteri BUMN tidak akan mengangkat direksi yang menjadi dirut tersebut untuk mengganti kekosongan jabatan yang ditinggalkan.[cms]