Find and Follow Us

Rabu, 20 November 2019 | 13:20 WIB

Pengamat:Menkeu Harus Patuhi Keputusan BPK

Oleh : Tio Sukanto | Sabtu, 19 November 2011 | 11:57 WIB
Pengamat:Menkeu Harus Patuhi Keputusan BPK
PT Newmont Nusa Tenggara - IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan harus mentaati hasil keputusan audit BPK bahwa pemerintah tidak bisa menggunakan dana PIP untuk membeli 7% divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Demikian disampaikan pengamat pertambangan, Kurtubi kepada INILAH.COM di Jakarta Sabtu (19/11)."Berdasarkan hasil audit BPK maka pemerintah harus mematuhi keputusan itu. Sebab BPK merupakan lembaga negara," kata Kurtubi.

Kurtubi mengatakan, keputusan audit BPK bahwa ada pelanggaran dalam pembelian saham tersebut maka pembelian tersebut harus dibatalkan dan dikembalikan kepada daerah dalam hal ini pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. "Demi kemaslahatan pemerintah daerah sebaiknya pemerintah membatalkan pembelian tersebut dan mengembalikan kepada pemda. Oleh sebab itu saya menghimbau agar Menteri Keuangan untuk mentatai ketatanegraan yang berlaku di Indonesia," tukas dia.

Sebelumnya Ketua BPK, Hadi Poernomo mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah telah melanggar ketentuan keuangan negara yang diatur dalam UU No 17/2003 dan UU No 1/2004. "Undang-undang dengan tegas mengatakan bahwa sebelum PIP investasi, maka dia harus ijin ke DPR. Karena undang-undang itu adalah suatu rangkaian tentang keuangan negara dan tentang aturan pokok keuangan negara," ujar dia beberapa pekan lalu. [mel]

Komentar

x