Find and Follow Us

Selasa, 21 Januari 2020 | 07:56 WIB

DPR: Bioskop Asing Penjajahan Gaya Baru

Oleh : Charles MS | Kamis, 22 Desember 2011 | 02:32 WIB
DPR: Bioskop Asing Penjajahan Gaya Baru
IST
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah tidak memiliki politik kebudayaan yang jelas untuk melindungi kebudayaan negeri ini.

Hal itu lantaran pemerintah hanya melihat kebudayaan sebagai komoditi. Akibatnya, kini muncul penjajahan gaya baru akibat serbuan budaya asing.

Serbuan budaya asing itu, salah satunya, masuk lewat industri film. "Karena itu, baik atas nama pribadi maupun fraksi. Saya tidak setuju bioskop asing masuk Indonesia," tegas anggota komisi X DPR RI dari fraksi PDI-Perjuangan Tubagus Dedy Suwandi Gumelar yang akrab disapa Miing ini.

Ia mengkritisi rencana dikeluarkannya usaha bioskop dari Daftar Negative Investasi (DNI) Indonesia agar pengusaha asing bisa masuk. Menurut Miing, pemerintah seharusnya mampu menyediakan regulasi dan infrastruktur yang bisa melindungi dan memajukan industri film nasional. Seperti kebijakan fiskal yang bisa memberikan insentif bagi tumbuhnya industri film nasional, atau membangun studio film agar tidak perlu pergi ke luar negeri.

"Sudah regulasi nggak bagus, infrastruktur juga kurang. Eh, masih ditambah lagi membuka pintu bagi pengusaha bioskop asing. Mau jadi apa industri film nasional kita? Ini kan aneh," cetus Miing.

Dalih untuk meningkatkan investasi dengan membuka kran bagi masuknya bioskop asing, seperti yang dilontarkan pemerintah, adalah alasan yang tidak berdasar. "Sebab, bioskop itu berbeda dengan sektor investasi lainnya," tegas Miing.

Miing kemudian membandingkan dengan sektor manufaktur. "Kalau Samsung buka pabrik, mislanya, jelas bahwa investasi yang masuk menguntungkan masyarakat, karena menyerap tenaga kerja. Tetapi bioskop asing, di tengah lemahnya regulasi yang memihak kepentingan nasional dan minimnya infrastruktur yang memadai, keuntungan apa yang bisa diharapkan?," ungkapnya.

Mantan anggota grup Bagito itu menilai, kebijakan pemerintah selama ini tidak memihak kepentingan nasional. Sebut saja saja soal pajak, meskipun akhirnya direvisi. "Tetapi memungut pajak lebih tinggi untuk film nasional ketimbang film asing, jelas menjadi bukti ketidakberpihakan pemerintah pada industri film nasional.

Memang, produksi film nasional belakangan ini jumlahnya meningkat, meskipun masih jauh dari kebutuhan. Peningkatan itu, kata Miing, bukan dari upaya pemerintah, tapi lebih disebabkan oleh semangat para sinemas yang memang ingin berkarya bagi bangsa ini agar film nasional tidak tergerus film asing.

Komentar

x