Find and Follow Us

Kamis, 21 November 2019 | 20:15 WIB

DJP: Laporan PPATK Bukan Bukti Hukum

Oleh : Dian Ihsan Siregar | Selasa, 10 Januari 2012 | 16:19 WIB
DJP: Laporan PPATK Bukan Bukti Hukum
inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Direktorat Jendral Pajak (DJP) menilai laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bukanlah bukti hukum melainkan indikasi yang perlu ditindaklanjuti nilai kebenarannya.

"Untuk laporan PPATK ini bukan bukti hukum yang dikeluarkan melainkan hanya indikasi saja. Mereka bilang punya transaksi mencurigakan. Dari PPATK sendiri menilai golongan menengah tapi punya uang Rp1 miliar. Mungkin para analisis bisa bilang tidak benar, tapi bukti hukumlah yang perlu dicari kebenarannya," ujar Direktur Jenderal Perpajakan Fuad Rachmany dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (10/1).

Dia mengungkapkan, sampai saat ini baru satu orang pegawai yang direkomendasikan untuk dinonaktifkan secara tidak hormat. Sementara satu lagi yang terbukti masih dilakukan pemeriksaan dalam pengumpulan bukti-bukti yang ada.

"Ditjen Pajak tidak ada niatan untuk membela pegawainya yang bersalah dan tidak akan memberikan toleransi terhadap pegawai yang terbukti bersalah melanggar aturan," tegasnya.

Fuad menegaskan untuk PNS ini berbeda dengan swasta yang sewaktu-waktu bisa dipecat kapan saja. "Tapi kalau PNS bisa nuntut balik ke administrasi negara tentunya. Komitmen kami pasti akan terus tegas. Kita tidak akan menerima toleransi ke aparat lain untuk diselesaikan jika ada pidana."

"Tidak ada Ditjen Pajak untuk melindungi pegawainya. Yang bersalah harus diproses secara hukum dan sebenar-benarnya. Kalau tidak begitu nanti akan cacat hukum," jelasnya. [cms]

Komentar

Embed Widget
x