Find and Follow Us

Rabu, 13 November 2019 | 03:43 WIB

DPR Menilai BI Lalai Awasi Penerbitan Kartu Kredit

Oleh : Dian Ichsan Siregar | Senin, 16 Januari 2012 | 19:59 WIB
DPR Menilai BI Lalai Awasi Penerbitan Kartu Kredit
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Komisi XI DPR RI menyayangkan masih terjadi penganiayaan terhadap nasabah kartu kredit.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Arif Budimanta, pihaknya sudah meminta BI melarang perbankan menggunakan jasa penagih utang atau debt collector. Meski demikian, kekerasan terhadap nasabah pemegang kartu kredit justru terjadi setelah permintaan DPR tersebut dilayangkan. "Kelalaian ada dari pihak BI yang melakukan pengawasan," katanya di Gedung DPR, Senin (16/1).

Kekerasan yang dimaksud Arif Budimanta adalah yang dialmai nasabah UOB, Muji Harto pada bulan Mei 2010 akibat dianiaya tenga penagih utang. Padahal permintaan DPR ke BI dilakukan pada April 2010. "Ini menimbulkan pertanyaan, mana tanggung jawab pengawasan BI di sini," ujarnya.

Muji Harjo mengalami luka parah, tulang kening retak pada tanggal 13 Mei 2010, sehingga harus menjalani rawat inap di RS Baromeus Bandung selama 3 hari. Ia juga harus menjalani operasi dengan biaya Rp70 juta. Namun kasusMuji Harjo ini tidak direspon baik dari pihak BI.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan memanggil pihak manajemen UOB dan pihak BI, dalam hal ini Kepala Bidang Pengawasan Bank II BI. Kami ingin mengetahui gambaran jelas tentang apa yang terjadisesungguhnya," ujar Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Azis dalam kesempatan yang sama.

Dalam hal ini, BI mengaku sudah berupaya meningkatkan pengawasan. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan aturan kepada seluruh penerbit kartu kredit. "Tim kamisudah terjun langsung ke seluruh penerbit kartu kredit," kata Deputi Gubernur BI, Ronald Waas.

Untuk menanggapi laporan penganiayaan, Ronald Waas mengaku pihaknya masih harus melakukan penelurusan. Ia menegaskan, kalau terbukti (ada pelanggaran), izin penerbitan kartu kredit bank tersebut dapat dicabut BI. [hid]

Komentar

Embed Widget
x