INILAH.COM, Jakarta - Pertamina lebih menyetujui kenaikan harga BBM subsidi daripada melakukan pembatasan konsumsi.

Demikian disampaikan Vice President Comunication Corporate Pertamina, Mochamad Harun. Menurutnya, infrastruktur pembatasan BBM subsidi belum 100% tersedia. Pertamina masih menunggu keluarnya revisi Perpres No. 55 Tahun 2005 jo Perpres No 40 Tahun 2006 tentang harga eceran BBM bersubsidi.

"Selama revisi Perpresnya belum keluar, secara otomatis infrastruktur juga belum siap. Oleh karena itu kalau memang pembatasan tidak bisa dilakukan saat ini, lebih baik kenaikan harga BBM. Itu jauh lebih realistis," kata Harun, Jum'at (20/1).

Harun menambahkan saat ini ada 300 lebih SPBU yang belum siap melakukan proses switching dari disepenser premium ke disepenser pertamax. Hal itu dikarenakan para pengusaha belum mendapatkan kepastian pinjaman atau kredit lunak bank dari pemerintah.

Sebab, biaya untuk mengganti dispenser tersebut untuk satu SPBU mencapai Rp400 juta. "Sebelum pengusaha dapat kredit tersebut, pastinya mereka (pengusaha) tidak mau mengeluarkan investasi terlebih dahulu. Apalagi pangsa pasar pertamax yang masih kecil," jelas Harun.

Pemerintah pada 1 April mendatang akan melakukan pembatasan BBM subsidi yang khusus diperuntukkan untuk angkutan umum dan sepeda motor. Sedangkan mobil pribadi harus menggunakan pertamax. [hid]