INILAH.COM,Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz langsung merespon keinginan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara untuk menyediakan perumahan bagi 1.000 pegawai negeri setempat.

Hal ini diwujudkan dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kemenpera dengan Pemerintahan Provinsi Maluku Utara tentang Kordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan dan Kawasan Perumahan di Provinsi Maluku Utara.

Menpera Djan Faridz mengatakan Program ini merupakan tantangan bagi kementerian yang dipimpinannya dan Perum Perumnas untuk mewujudkan rumah yang layak huni bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Maluku Utara.

"Bagaimana caranya dalam waktu 6 bulan harus memuwujudkan rumah yang bagus, tempatnya bagus, tapi harganya murah dan terjangkau untuk 1000 PNS," kata Djan Faridz dalam siaran persnya yang diterima INILAH.COM, Sabtu (11/2).

Bagaimana bisa mewujudkan rumah dengan harga murah dan cepat? Djan mengatakan, tidak sulit untuk mewujudkan rumah seharga 25 juta rupiah. Angsurannya akan diberi subsidi. Fasilitas umum seperti jalan, saluran air, taman dan lain-lain, juga subsidi dari pemerintah.

“Juga kita libatkan peran swasta, masyarakat dan Bazis,” lanjutnya. Kemenpera juga akan membedah rumah agar menjadi rumah layak huni sebanyak 3.800 rumah di Sumbawa Barat.

Sementara itu, Gubernur Maluiku Utara, Thaib Armaiyn mengaku amat bersyukur karena pihak Kemempera langsung merespon cepat keinginan akan terlaksananya program tersebut.

Sebelum bertemu Menpera, Thaib mengaku sudah putus asa karena banyak pihak swasta yang menolak menjadi mitra pengadaan rumah PNS.

"Tapi setelah bertemu Pak Menteri, masalah selesai. Mudah-mudahan sejak MoU ini ditandatangani, secara bertahap impian mereka cepat terwujud," ucap Thaib. [vin]