INILAH.COM, Bogor - Direktorat Jenderal Pajak ingin memastikan data pajak sektor pertambangan serta minyak dan gas bumi (migas) tidak ada yang dipalsukan.

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany menyatakan, pertambangan dan migas telah menjadi sektor yang berkontribusi besar bagi pemasukan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Namun, ia mengaku cukup sulit memastikan kebenaran data produksi dan harga jual yang dibuat sendiri oleh perusahaan melalui aturan self assestment. Pasalnya, hal ini membuat pemerintah harus lebih cermat memastikan apakah pemasukan negara dari kedua sektor potensial tersebut benar-benar optimal.

"Kita kan tidak pernah tahu data itu benar atau tidak, dan di dunia pajak kita memang perlu curiga. Tapi curiga untuk tujuan yang baik ya, karena kedua hal itu (data produksi dan harga jual) sangat berpengaruh bagi pemasukan negara," ungkapnya di Bogor, Sabtu (11/2/2012) malam.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ditjen Pajak dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) akan segera menelurkan nota kesepahaman (MoU) terkait pengumpulan dan verifikasi data, khususnya data komoditas batubara. Implementasi MoU ini salah satunya mencari surveyor independen.

"Sejauh ini, kita (pemerintah) tidak pernah pakai surveyor untuk verifikasi data perusahaan batubara seperti berapa kalori batubaranya yang dijual, berapa jumlah produksinya dan sebagainya. Sehingga dengan adanya surveyor ini, data pun dipastikan tidak akan bohong. Tapi ini bukan berarti saya bilang semua perusahaan bohong," tuturnya. [mre]