Find and Follow Us

Rabu, 13 November 2019 | 03:42 WIB

OJK Dibentuk Karena Tuntutan Hukum & Politik

Oleh : Dian Ichsan Siregar | Kamis, 16 Februari 2012 | 16:00 WIB
OJK Dibentuk Karena Tuntutan Hukum & Politik
Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan didasari realita ekonomi dalam negeri, tetapi akibat adanya tuntutan secara hukum dan politik.

Hal ini disampaikan oleh Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan usai acara diskusi bertajuk 'Fragile West, Resilient East' di Jakarta, Kamis (16/2/2012). "Pembentukan OJK ini karena Undang-undang, bukan karena realita ekonomi pascakrisis perbankan pada 2009-2010. Perbankan Indonesia sendiri banyak menyalahkan Bank Indonesia (BI) masih sangat lemah dalam perannya mengawasi perbankan nasional."

Untuk pasal 1 ayat 4 UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa tugas mengawasi bank dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk pula dengan undang-undang.

Menurutnya, sejauh ini pengawasan dan reformasi BI sudah berjalan cukup baik dengan segala kekurangannya. Jadi BI dengan sektor perbankan di tahun 2000 sangat berbeda dengan tahun 2012. Tetapi UU yang dikeluarkan tahun 1999 memaksa, kalau tidak membentuk OJK maka akan melanggar hukum tentunya. Hal tersebut yang dikhawatirkan, karena hukum dan Politik makanya OJK didirikan.

Fauzi sendiri menilai bahwa kinerja OJK ke depannya masih dilingkupi adanya ketidakpastian, mengingat adanya peralihan fungsi pengawasan perbankan dari BI ke OJK. "Banyak sekali tidak kepastian nantinya mengenai pengawasan di BI mau masuk OJK. Apakah OJK sudah siap? Belum tentu perbankan sepenuhnya memberikan iuran dalam membiayai OJK," tegasnya. [cms]

Komentar

Embed Widget
x