INILAH.COM, Jakarta - Pengusaha meminta pemerintah untuk tidak menggunakan dana hasil kenaikan BBM bersubsidi untuk dialokasikan dalam belanja pegawai.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengungkapkan, pengusaha mendukung niat pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, kenaikan tersebut harus diimbangi dengan komitmen pengembangan infrastruktur agar biaya logistik tidak semakin melambung.

"Ini kita harus kita hadapi bersama dan pemerintah harus saling menjaga, jangan sampai beban hanya ke kita. Pemerintah harus membuktikan dapat mengurangi biaya logistik dgn membangun jalan-jalan dengan uang yang ada, jangan untuk naik gaji," tegasnya di Jakarta, Kamis (23/2/2012).

Selain itu, lanjut Sofjan, pemerintah juga harus berkomitmen dalam menyalurkan dana bantuan kepada masyarakat kalangan bawah, sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM bersubsidi. "Saya kira gak ada cara lain selain BLT (bantuan langsung tunai). Tapi betul-betul harus jaga betul sampai tujuan. Kan kita punya datanya. Setelah itu baru dikasih cepat," ujarnya.

Di sisi lain, ia berharap harga BBM yang baru tidak lebih dari Rp6.500 per liter. Hal ini agar tidak membebani biaya produksi yang akan berimbas pada tergerusnya daya saing terhadap barang impor dan daya beli masyarakat. Harga premium saat ini Rp4.500 per liter yang turun dari Rp5.000 sejak tahun 2009.

"Kita bisa mengurangi cost logistic itu untuk jangan panjang. Kalau jangka pendek gak bisa lagi kita harus bayar mahal sekarang. Jadi sekarang yang dibantu fokus rakyat kecil saja. Setelah bangun infrastruktur, jadi rakyat kecil bisa kerja setelah kerja dia beli barang kita," tandasnya.

Pemerintah berniat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun besarannya belum diputuskan antara pemerintah dan DPR. [hid]