Minggu, 20 April 2014 | 10:23 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Majalah InilahREVIEW edisi ke-35
Pembatasan BBM, Ini Faktor SBY
Headline
Inilah.com
Oleh: Latihono Sujantyo dan Iwan P
ekonomi - Senin, 30 April 2012 | 05:00 WIB
Berita Terkait

MENCLA-mencle, kata orang. Ragu-ragu, kata orang yang lain. Begitulah komentar banyak orang ketika pemerintah maju mundur menerapkan pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium.

Lihat saja ketika banyak orang menunggu hasil sidang kabinet yang membahas pembatasan pemakaian BBM bersubsidi pada Selasa pekan lalu. Awalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mengumumkan siang, kemudian ditunda hingga pukul 16.00. SBY memang tampil pada konferensi pers, tapi bukan kebijakan yang diumumkan, melainkan rencana dan perlunya kebijakan itu dikeluarkan.

Eh, malamnya baru muncul pengumuman, tapi ini pun bukan soal kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Yang mengumumkan juga bukan presiden, tapi sejumlah pembantunya. SBY tak tampak.

Direktur Center for Petroleum and Energy Economics, Kurtubi menyayangkan sikap ragu-ragu SBY. Presiden seharusnya langsung melaksanakan tindakan konkret tanpa membingungkan rakyat.

Ya, faktor SBY itulah yang membuat rakyat jadi bingung. Padahal dua hari sebelumnya Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, Evita Legowo sudah bilang, progam pembatasan BBM bersubsidi tetap seperti jadwal semula, yakni bulan Mei.

Lucunya, Kamis pekan lalu, keluar lagi pernyataan bahwa pemerintah akan melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi pada bulan Mei. Tanggal berapa? Masih belum jelas.

Siapa yang terkena larangan? Belum jelas juga. Semuanya masih berupa perkiraan. Misalnya, mula-mula yang akan dilarang meminum premium adalah mobil pelat merah milik pemerintah ber-cc 1.500 ke atas. Saat ini, jumlahnya diperkirakan mencapai 10 ribu unit.

Lantas, pemerintah akan melakukan sosialisasi sekaligus melengkapi infrastuktur yang dibutuhkan selama 90 hari. Sepanjang waktu itu pula stiker yang menandakan boleh tidaknya sebuah mobil memakai BBM bersubsidi akan dipasang. Nah, pada awal Agustus, seluruh kendaraan berkapasitas 1.500 cc ke atas, tidak boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi. Tak pandang bulu, mobil baru atau mobil butut akan terkena aturan baru ini.

Sumatra kedodoran

Pertamina juga sudah siap melaksanakan beleid baru ini. Berdasarkan data perusahaan milik negara ini, sebagian besar SPBU di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) sudah siap menjual pertamax. Dari 760 SPBU di Jabodetabek, hanya 17 yang belum siap menjual pertamax.

Data Pertamina memperlihatkan, 2.704 SPBU di seluruh Indonesia sudah menyediakan pertamax. Dari jumlah itu, Jawa dan Bali terlihat lebih siap. Sebab, dari 3.061 SPBU, 2.065 di antaranya sudah menjual pertamax, 700 perlu pengalihan tangki pendam dan 296 SPBU perlu investasi baru.

Sumatra yang terlihat masih kedodoran. Bayangkan dari 1.037 SPBU yang ada, hanya 351 yang sudah menjual pertamax, 470 diubah tangki pendamnya dan 216 perlu investasi baru. Di Kalimantan dan Sulawesi dari 567 SPBU, terdapat 264 SPBU yang sudah menjual pertamax, di mana 167 di antaranya perlu mengubah tangki pendam, dan 136 perlu investasi baru.

Secara total ditambah dengan SPBU yang ada di wilayah Nusa Tenggara, SPBU yang sudah menyediakan pertamax mencapai 2.704 unit. Dari 296 unit SPBU yang memerlukan investasi baru, dibutuhkan investasi Rp 255 miliar atau Rp 393 juta per SPBU.

Tak hanya itu. BPH Migas juga sudah menyiapkan stiker untuk ditempelkan pada mobil pribadi berkapasitas mesin 1.500 cc ke atas. Menurut anggota Komite BHP Migas, Ibrahim Hsyim, stiker tersebut untuk memudahkan petugas SPBU mengenali mobil yang tak berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Untuk wilayah Jabodetabek, pemerintah menyediakan dana Rp 400 miliar untuk progam ini. Di luar wilayah ini, belum diketahui berapa dana yang dianggarkan.

Konsumsi Premium Meningkat

Alasan pemerintah membatasi pemakaian BBM bersubsidi lantaran setiap bulan bensin premium yang diminum kendaraan bermotor, terutama mobil, terus meningkat. Bahkan, jumlahnya makin membengkak ketika harga pertamax per 1 April lalu naik menjadi Rp 10.200 per liter dan Rp 10.350 per liter.

Saat itu banyak mobil mewah mendadak beralih ke premium yang harganya dibanderol Rp 4.500 per liter.Disparitas harga yang mencapai Rp 5.700 antara premium yang disubsidi dan pertamax yang tidak disubsidi itulah yang mendorong sejumlah pemilik mobil mewah menyerbu premium.

Kalau migrasi dari pertamax ke premium ini terus berlangsung, sudah bisa dibayangkan kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan APBN-P 2012 sebesar 40 juta kiloliter, bakal jebol. Menurut Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIgas), sampai bulan Maret saja, konsumsi BBM bersubsidi sudah mencapai 15,5% dari kuota. Sampai bulan lalu, realisasi konsumsi bahan bakar bersubsidi mencapai 15,5% dari kuota. “Totalnya sebanyak 10,7 juta kiloliter,” ujar Wakil Kepala BPH Migas Fahmi Harsandono.

Jumlah itu meliputi konsumsi Januari sebanyak 3,53 juta kiloliter, Februari 3,4 juta kiloliter, dan Maret sebanyak 3,7 juta kiloliter. Menurut Fahmi, jika tak dikendalikan, kuota BBM bersubsidi yang tersisa 29,3 juta kiloliter bakal habis pada Oktober mendatang. Tentu saja, jebolnya kuota subsidi BBM bakal menambah subsidi BBM yang semula dipatok sebesar Rp 137,4 triliun.

Dalam simulasi yang dilakukan ReforMiner Institute, jika pembatasan berlaku secara nasional, penghematan bisa mencapai Rp 45,28 triliun. Bahkan, Pertamina pernah menghitung, jika pembatasan dilakukan sejak awal April lalu, maka BBM bersubsidi yang bisadihemat, di Jawa dan Bali saja, bisa mencapai 4,5 juta kiloliter. Artinya, setiap bulan pemerintah bisa menghemat setengah juta kiloliter.

Beban Bisa Dobel

Meski terlihat bagus, tak urung rencana ini mengundang protes. Kurtubi, Direktur Center for Petroleum and Energy Economics bilang, penerapannya susah dan ribet, terutama soal pengawasan dan persiapan infrastrukturnya.

Tak hanya itu. Pembatasan ini, katanya, sama dengan kenaikan harga BBM 100%. “Kebijakan ini juga tidak tepat karena menyuruh masyarakat beralih dari minyak ke minyak,” katanya.

Menurut Kurtubi, seharusnya pemerintah mau bersabar hingga harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$ 120,75 per barel. Jika itu terjadi, maka pemerintah berhak menaikkan harga premium.

Seperti yang diatur dalam UU APBN-P 2012 ayat 2 pasal 6a, pemerintah diperkenankan menyesuaikan harga BBM bersubsidi, jika rata-rata ICP selama enam bulan terakhir, mengalami perubahan sebesar 15% di atas dan di bawah harga patokan yang ditetapkan dalam APBN-P 2012, yakni US$ 105 per barel.

Nah, berdasarkan harga patokan itulah, pemerintah baru bisa melakukan penaikan harga BBM bersubsidi jika harga rata-rata ICP selama enam bulan berada di level US$ 120,75 per barel. “Makanya, sebaiknya pemerintah mau menunggu sampai harga rata-rata tercapai,” kata Kurtubi.

Sebab, lanjut Kurtubi, kalau sekarang dilakukan pembatasan, lantas ketika ICP memenuhi syarat kenaikan, masyarakat jadi menanggung beban dua kali.

Tak Bisa Naik

Benar juga. Tapi, kelihatannya, pemerintah khawatir ICP tidak mencapai rata-rata minimum US$ 120,75 per barel. Sehingga subsidi yang harus ditanggung menjadi semakin besar.

Kekhawatiran itu diungkapkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Kata dia, kalau harga rata-rata ICP hanya mencapai US$ 119 hingga US$ 120 per barel, maka pemerintah tak mungkin menaikkan harga premium. Akibatnya, subsidi BBM yang dianggarkan Rp 137,4 triliun terancam terlampaui.

Kekhawatiran serupa dikemukakan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menurut dia, apapun yang terjadi, pemerintah akan berupaya agar pemakaian BBM bersubsidi tahun ini tidak melebih 42 juta kiloliter.

Memang angka ini 2 juta kiloliter lebih tinggi ketimbang yang dipatok dalam APBN-P 2012. Namun, kata Agus, subsidi untuk kelebihan pemakaian yang 2 juta kiloliter masih bisaditambal oleh dana cadangan yang dimiliki pemerintah.

Asal tahu saja, dalam enam bulan terakhir ini, sejak Oktober 2011, rata-rata ICP hanya mencapai US$ 116,51 per barel. Kalaupun ditambah dengan harga yang terbentuk April ini, harga rata-rata minimal tersebut masih belum bisa tercapai.

Soalnya, hingga 20 April lalu, harga rata-rata ICP hanya US$ 125,6 per barel, sementara angka rata-rata minimal, yang US$ 120,75 per barel selama enam bulan terakhir, baru akan tercapai jika bulan ini rata-rata ICP mencapai US$ 134,64 per barel.

Repotnya, angka US$ 134,64 per barel kelihatannya tidak akan tercapai dalam waktu dekat ini. Malah sebaliknya, harga ICP sesuai dengan harga minyak dunia belakangan cenderung menurun. Itu lantaran tak semua negara mau mengikuti Amerika Serikat, yang menganjurkan agar memboikot minyak Iran. Contohnya, China dan Italia yang tetap membeli minyak asal negeri para Mullah itu.

Bahkan, ketegangan Iran dan Barat belakangan mulai mendingin. Ditambah lagi, negara-negara Barat akan segera memasuki musim panas yang membuat harga minyak dunia semakin turun.

Akhirnya,pemerintah pun berencana membatasi pemakaian BBM bersubsidi. Tapi, ya itu tadi, semua belum konkret.

Selengkapnya, artikel ini bisa disimak di majalah InilahREVIEW edisi ke-35 yangterbit Senin, 30 April 2012. [tjs]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER