INILAH.COM. Jakarta - Kalangan DPR meminta program kerja Kementerian yang menangani bidang infrastruktur tidak lagi hanya berorientasi proyek, tapi juga memperhatikan aspek kemanfaatan daripada proyek tersebut.

"Program yang disusun oleh Kementerian bidang Infrastruktur sebaiknya jangan hanya pada orientasi proyek saja (output), tanpa harus pertimbangkan 'outcome' dari program itu," kata anggota Komisi V DPR RI, Akbar Zulfakar Sipanawa, Senin (30/4) di gedung DPR RI senayan.

Dikatakan Politisi PKS ini, Kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perumahan Rakyat untuk memperhatikan berbagai aspek dalam mencanangkan program-program pembangunannya.

Contohnya, untuk pembangunan jembatan misalnya, Kementerian PU harus lihat aspek ekonomi jika proyek itu dilaksanakan bagi masyarakat sekitar. "Jika jembatan itu dibangun, maka 'outcome' yang dirasakan oleh masyarakat akan lebih mengena seperti kesejahteraan meningkat karena jalur transportasi lebih lancar hingga proses produksi lebih meningkat," kata Ketua Umum DPP KNPI ini.

Hal ini untuk menjaga agar proyek dengan uang negara itu tidak mubasir dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Faktanya, sejumlah proyek justru tidak digunakan karena tidak perhatikan faktor 'outcome' dan urgensinya proyek itu bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, kata Ketua GEMA Keadilan itu, proyek pembangunan juga jangan hanya mencari muka saja padahal hasil studi dan kondisi riil, proyek itu tidak bisa dilaksanakan. "Contohnya proyek pembanguna Pelabuhan di Pacitan, feasibility Study menunjukkan belum perlu dibangun pelabuhan di Pacitan karena kondisi infrastruktur seperti jalan masih banyak rusak plus Pacitan
termasuk daerah kering," ujar Akbar. [rus]