INILAH.COM, Jakarta - Penggantian mobil dinas dari mobil berbahan bakar bensin ke mobil jenis hybrid harus dilakukan atas perintah Presiden SBY. Kalaupun perintah sudah turun, efektivitasnya bisa dilakukan saat ada program penggantian mobil dinas.

"Nanti itu, mungkin kalau mobilnya masih ada ya masih pakai mobil lama. Nanti kalau rencana beli mobil baru, kita akan mematuhi apa yang diarahkan oleh Presiden," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Badaruddin di Jakarta, Jumat (11/5/2012).

Pemerintah kini tengah mempertimbangkan untuk mengganti seluruh mobil dinas dengan kendaraan hybrid. Mobil hybrid adalah mobil bertenaga bahan bakar dan listrik. Menteri Keuangan Agus Martowardojo yakni penggunaan mobil hybrid akan mampu menekan konsumsi BBM.

"Tentang hybrid, kita mendukung hybrid karena betul-betul terjadi penghematan BBM karena satu liter yang biasanya itu untuk 20-25 km itu bisa jadi 1 liter 30-40 km," ujarnya.

Ia berharap, produsen mobil hybrid bersedia membuka pabriknya di dalam negeri. Untuk memicu produksi mobil tersebut, Kementerian Keuangan akan mempersiapkan sebuah insentif pajak. Saat ini, mobil Hybrid yang ada di Indonesia diimpor dari Thailand atau Jepang.

"Jadi insentif yang disiapkan adalah dalam mempopulerkan sistem hybrid untuk penghematan BBM dan agar itu diproduksi di dalam negeri dan yang juga kita berikan insentif adalah yang terkait dengan inisiatif low cost green car dan juga kendaraan bermotor yang menggunakan inputnya dari gas. Itu yang kita ingin populerkan dan dianalisa untuk diberikan bantuan fiskal," jelasnya. [tjs]