INILAH.COM, Jakarta - DPR menilai peningkatan APBN setiap tahun tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana APBN dinilai tidak menyentuh kebutuhan rakyat.

Dengan demikian, menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, tampak bahwa peningkatan APBN tidak mencerminkan kebutuhan rakyat dan bahkan dapat dikatakan tidak tepat sasaran. Sebab, itu menunjukkan tidak berimbangnya kenaikan indikator kesejahteraan terhadap APBN.

"Pencapaian kesejahteraan rakyat secara holistik dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri atas gabungan indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli," katanya dalam sebuah seminar di FE-UI Depok, Senin (14/5/2012)

Pencapaian IPM secara gradual sejalan dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan infrastruktur. Peningkatan IPM tahun 201- (72,27) terhadap tahun 2005 (69,57) sebesar 2,7. "Peningkatan ini dikhawatirkan hanya terjadi pada golongan masyarakat tertentu," tukasnya.

Hal ini, lanjutnya, memiliki indikasi bahwa berbagai anggaran untuk kepentingan rakyat terutama anggaran kemiskinan tidak meningkatkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat miskin. Jadi ketepatan alokasi anggaran kemiskinan masih dipertanyakan keefektifan dengan standar kehidupan layak yang juga masih diperdebatkan antara pemerintah dan DPR. [hid]