INILAH.COM, Jakarta - Revitalisasi pasar tradisional terganjal payung hukum, sehingga kalangan swasta belum berani secara optimal masuk dalam bisnis tersebut.

"Kalau ada payung hukum yang jelas, pihak swasta bisa tertarik lagi.Misalnya dengtan komposisi sekitar 25 -30 persen dari pemerintah dan selebihnya dari swasta sehingga sudah bisa bangun pasar tradisional yang jauh lebih modern," ujar Hartono W. Pranoto, Direktur PT Selaras Paramita yang juga developer pasar induk Tanah Tinggi, Tangerang.

Menurutnya, revitalisasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah mendapat dukungan pihak swasta. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah tidak dapat menanggung keseluruhan biaya pembangunan."Dari pihak pengusaha swasta kami menunggu adanya payung hukum yang jelas," ujarnya, Selasa (22/05/2012).

Sebelumnya dikabarkan, payung hukum kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah dalam hal revitalisasi pasar tradisional hingga kini masih disiapkan oleh Menko Perekonomian. Bila payung hukum telah disahkan oleh pemerintah maka swasta segera terlibat. [rus]