BANYAK elite terganggu oleh langkah Dahlan Iskan, termasuk lingkaran Istana. Dia saat ini sedang dijepit oleh elite kekuasaan.

Dahlan Iskan tak habis digoyang isu. Setelah sejumlah anggota DPR berniat mengajukan hak interpelasi, sepanjang pekan lalu Menteri BUMN ini dikabarkan akan mundur dari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Dahlan heran, apa tujuan peniup isu tersebut? “Ke mana arahnya? Saya betul-betul enggak tahu,” katanya kepada InilahREVIEW, Kamis pekan lalu.

Isu ini—entah siapa yang menghembuskan—seperti bola liar yang masuk ke mana-mana. Di jejaring sosial Twitter, isu Dahlan mundur jadi bahasan utama. Bukan cuma di sini, para politikusdan pengusaha juga ramai membicarakan.

Isu ini lahir dari perseteruan Dahlan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik terkait pemilihan komisaris dan direksi PT Pertamina beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan Selasa malam tanggal 15 Mei lalu, di Istana Negara, kedua menteri ini dikabarkan saling ‘menyerang’ di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jero mengatakan bahwa pemilihan komisaris dan direksi Pertamina tak melibatkan dirinya. Namun, Dahlan membalas bahwa pergantian direksi BUMN adalah konsep The Dream Team. “Ini sudah saya sampaikan dalam sidang kabinet,” kata Dahlan, seperti ditirukan seorang sumber.

Pada 8 Maret 2012, Dahlan mencopot Wakil Komisaris Utama Pertamina Umar Said dan Komisaris Triharyo Susilo. Kemudian pada 18 April 2012, Dahlan merombak dan mengangkat Direksi Pertamina, yakni Chrisna Damayanto sebagai Direktur Pengolahan, Hanung Budya Yuktyanta sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga, Evita Maryanti sebagai Direktur SDM, Luhur Budi sebagai Direktur Umum, dan Hari Kulyarto sebagai Direktur Gas.

Dahlan mengatakan, pergantian tersebut tidak dilakukan secara diam-diam. “Prosesnya sudah dua bulan,” katanya saat itu.

Hanya saja, kata si sumber, dalam pertemuan di Istana Negara tadi, SBY sempat marah kepada Dahlan. “Kamu salah,” kata SBY.

Tekananderas

Sejak pertemuan di Istana Negara itulah Dahlan kerap mendapat tekanan, terutama dari sejumlah politisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi pendukung Pemerintahan SBY-Boediono. Menurut sumber InilahREVIEW, para politikusini gerah melihat langkah-langkah Menteri BUMN ini. Tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Cara yang ditempuh adalah melobi SBY agar menekan bekas bos Jawa Pos Group ini.

Dahlan akhirnya mengalah. Senin pekan lalu, ia mencabut dua SK yang dikeluarkannya tentang pendelegasian wewenang kepada jajaran di bawahnya. "Saya sepenuhnya menyadari bahwa itu proses politik. Proses politik itu ya, begitu," katanya.

Keputusan ini sangat mengagetkan. Sebab, selama ini Dahlan begitu keukeuhmempertahankan SK yang dikeluarkan. Sampai-sampai ia tak peduli ketika sejumlah anggota DPR beberapa waktu lalu akan menggunakan hak interpelasi.

Pada 21 Mei 2012, Dahlan mengeluarkan surat Menteri BUMN Nomor SK-254/MBU/2012. Isi surat itu mencabut atau menunda SK-164/MBU/2012 dan SK-165/MBU/2012. SK-164 berisi pemberian wewenang menteri kepada dewan komisaris dan direksi perusahaan perseroan, serta SK-165 berisi pendelegasian kepada dewan komisaris dan direksi di perseroan terbatas.

Kenapa 15 BUMN?

Pencabutan dua SK ini, sama saja mengadang langkah Dahlan. Padahal dengan dua SK ini ia menginginkan agar di setiap BUMN terbentuk sebuah tim yang kompak dan solid. “Saya mengutamakan terbentuknya sebuah tim yang kompak, serasi, saling melengkapi, dan solid,” katanya beberapa waktu lalu.

Karena mimpinya itulah, pada Januari lalu Dahlan mengirim surat kepada Presiden SBY. Isinya, agar Presiden mengurangi birokrasi seleksi komisaris dan direksi BUMN. SBY setuju dengan usulan Dahlan. Akhirnya, seleksi oleh Tim Penilai Akhir (TPA) terhadap komisaris utama dan direktur utama hanya berlaku pada 15 BUMN, bukan lagi 23 seperti sebelumnya.

Keanggotaan TPA terdiri atas Presiden (ketua), Wakil Presiden (wakil ketua), Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Sekretaris Kabinet (sekretaris), dan Kepala Badan Intelijen Negara.

BUMN yang direktur utama dan komisaris utamanya harus melalui proses seleksi TPA adalah BUMN yang mengandung satu atau lebih empat kategori. Misalnya, BUMN ketahanan energi, BUMN ketahanan pangan, BUMN badan penyelenggara jaminan sosial, dan BUMN industri ketahanan.

Ke-15 BUMN itu adalah PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perum Bulog, PT Pusri, PTPN III, PTPN IV, PT RNI, PT Jamsostek, PT Taspen, PT Askes, PT Asabri, PT PAL, PT DI, PT Pindad, dan PT Dahana.

Namun, banyak kalangan bertanya, kenapa hanya 15 BUMN ini yang dipilih? Ada apa? Begitu pertanyaan yang muncul. Meski begitu, bekas Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyambut baik keputusan ini. Tapi, katanya, alangkah lebih bagus kalau TPA dihilangkan. Sebab, TPA tidak termuat dalam undang-undang. “TPA hanya bersifat informal mengatur hubungan kerja antara Menteri BUMN dan Presiden,” kata Said Didu sebagaimana dikutip Harian Investor Dailybeberapa waktu lalu.

Presiden SBY pada 2005 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2005. Isinya, pengangkatan calon direksi dan komisaris BUMN harus melalui fit and proper test dan seleksi TPA.

Bubarkan TPA

Tapi, ya itu tadi, keberadaan TPA mengundang tanda tanya. Sampai-sampai anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN, Syukur H Nababan menuding, TPA sarat kepentingan politik.

“Kecuali TPA punya alat ukur yang jelas dalam meneropong kandidat direksi dan komisaris BUMN. Wajar bila publik mencurigai ada udang di balik TPA. Saya kira, bubarkan saja TPA itu,” kata politikusasal PDI Perjuangan ini kepada InilahREVIEW.

Menurut Syukur, parameter memilih direksi dan komisaris BUMN sangat penting. Ini, katanya, untuk menghindari conflict of interest yang berujung pada politisasi BUMN. “Akhirnya terbukti juga. Menteri BUMN bersitegang dengan Menteri ESDM,” kata Syukur.

Kepentingan politik, kata pengamat ekonomi dan politik Syahganda Nainggolan, memang bisa masuk lewat jalan TPA. Kata dia, banyak calon titipan dipaksakan masuk TPA. “Nah, Pak Dahlan mau melawan cara-cara seperti itu,” ujarnya.

Sejatinya, menurut Syahganda, Kepmen BUMN No 236/2011 memiliki tujuan positif. Terdapat 22 jenis wewenang Menteri Negara BUMN yang didelegasikan kepada pejabat BUMN. “Saya kira gagasan The Dream Team ala Pak Dahlan sangat baik,” katanya.

Tapi, ya itu tadi, keinginan Dahlan membangun BUMN harus berhadapan dengan tembok besar. Syukur bilang, banyak eliteterganggu oleh langkah Dahlan, termasuk lingkaran Istana. “Dia saat ini sedang dijepit oleh elitekekuasaan,” ujar Syukur.

Dahlan sadar betul bahwa setiap keputusan yang diambilnya, selalu mengundang pro-kontra. Bahkan seperti ditulis dalam blognya, setiap ada rencana pergantian direksi BUMN, handphone-nya selalu dibanjiri pesan. Ada yang melobi agar ia memilih seseorang, ada juga yang mencaci-maki. “Bising sekali,” tulisnya.

Akhirnya, ia pun berusaha untuk menjauhkan diri dari bisikan pihak manapun. “Saya tidak boleh mendengarkan omongan, SMS, surat, telepon, serta segala macam bentuk rayuan dan makian. Saya ingin berkonsentrasi untuk menemukan orang yang memenuhi kriteria yang sudah saya umumkan secara luas: integritas dan antusias. Saya tidak lagi memasukkan unsur kompetensi dan kepandaian. Semua calon untuk level seperti itu pasti sudah kompeten dan pandai,” tulis sang menteri dalam blog miliknya.

Tapi, sekali lagi, tak semua langkah Dahlan mendapat dukungan dari SBY. Maka tak begitu mengherankan, kalau saat ini banyak orang bilang, Dahlan mirip kisah dalam film The Lone Ranger. The Lone Ranger adalah film yang sempat diputar tahun 1930. Film ini bercerita tentang pahlawan yang melawan keserakahan dan korupsi di daerahnyaseorang diri.

Sejak saat itu, istilah The Lone Ranger seringkali dipakai untuk menggambarkan seseorang yang bertindak sendirian tanpa teman. Dalam versi modern, film ini bisa ditonton tahun depan.

Selengkapnya, artikel ini bisa disimak di majalah InilahREVIEW edisi ke-39 yang terbit Senin, 28 Mei 2012. [tjs]