INILAH.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memaklumi niatan TNI/Polri untuk meminta tambahan subsidi BBM.

"Barangkali khusus Polri itu karena lakukan patroli, tentu tidak bisa dihemat itu 'kan masuk akal. Tentu operasional kelautan perbatasan itu sesuatu yang penting dilakukan, karena alat seperti kapal pesawat terbang, memang itu yang digunakan," paparnya di Jakarta, Jumat (8/6/2012).

Namun, lanjutnya, penghematan di gedung tetap bisa dilakukan di instansi tersebut. "Tetapi kalau untuk ke kantor saja itu bisa dilakukan (penghematan)," tuturnya.

Ia menegaskan, untuk kementerian lembaga lainnya tidak akan ada tambahan anggaran untuk program pengalihan BBM subsidi ke non subsidi. "Percayalah, kalau kita punya niat selalu tersedia ruang untuk lakukan itu. Tapi kalau tidak ada, ya berpikirnya selalu mencari jalan gampang. Seperti tambah anggaran dong, karena tidak mau lakukan perubahan pola hidup," jelas Hatta.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution mengatakan bahwa pihaknya selalu mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dimana dari kepala sampai bawahan dijatah 7 liter.

Saud menambahkan, bila pemerintah menginstruksikan jajaran Polri menggunakan BBM non subsidi, artinya perlu adanya penambahan atau penyesuaian anggaran. "Karena selama ini anggaran yang ada untuk subsidi premium," kata Saud. [rus]