INILAH.COM, Jakarta – Ia terpilih oleh Komisi XI DPR untuk menduduki kursi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seabreg rencana pun dilontarkan.

"Kehadiran lembaga ini harus mampu menjawab harapan masyarakat dan meningkatkan peran ekonomi dari sektor keuangan," kata Muliaman Hadad pascaterpilih menjadi ketua OJK, awal pekan ini.

Menurutnya, akses terhadap industri keuangan atau jasa keuangan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga terutama di ASEAN. Keberadaan OJK pun diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mempermudah akses masyarakat ke lembaga keuangan, “Ini agar kita bisa bersaing dengan lembaga keuangan asing,” ujarnya.

Untuk itu, lembaga keuangan bank, non bank, serta pasar modal harus membuka diri untuk masyarakat. Namun tetap dengan pengawasan yang optimal.

Pria kelahiran Bekasi, 3 April 1960 ini pun melihat bahwa pengawasan pada sistem keuangan adalah hal yang memerlukan kepedulian tinggi karena berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.

"Oleh karena itu ini approach-nya juga berbeda dan tentu saja perhatiannya berbeda. Intinya kegiatan pengawasan itu istilahnya buisness as not usual, kita harus banyak concern dan harapan masyarakat terhadap perbaikan pengawasan saya kira ini akan menjadi perhatian," ungkap Muliaman, yang masih menjabat sebagai Deputi Gubenur BI ini.

Muliaman sadar, tanggungjawab di posisi yang ia emban sekarang, bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi sudah diprediksikan akan banyak persinggungan wewenang antara OJK dan Bank Indonesia. “Sebetulnya bisa dipisahkan antara makro dan mikro, tapi dalam realita praktiknya tidak begitu mudah juga, dan persinggungan itu mau tidak mau tidak bisa dihindari,"katanya.

Sebagai langkah awal, ia pun akan membangun koordinasi antara BI, Kementerian Keuangan, dan OJK agar lebih baik. "Belajar dari pengalaman negara lain ini sangat diperlukan terutama buat mereka yang saling terkait, sebab persingungan atau overlapping dalam pekerjaan tidak bisa dihindari," ujar lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia dan PhD bidang Business and Economics, Monash University, Melbourne, Australia.

Muliaman mengawali karirnya sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia Mataram tahun 1986. Pada tahun 2003 diangkat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan dan sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan sejak tahun 2005. Saat ini beliau juga aktif dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebagai Sekjen, dan dosen di beberapa perguruan tinggi di Jakarta.

Muliaman D. Hadad diangkat pertama kali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.69/P Tahun 2006, tanggal 22 Desember 2006. Kemudian beliau diangkat kembali untuk masa jabatan yang kedua kali sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.75/P tanggal 21 Desember 2011 dan diambil sumpahnya (dilantik) pada tanggal 29 Desember 2011. [ast]