INILAH.COM, Jakarta - Meskipun sudah dilantik sebagai pengurus Otoritas Jasa Keuangan, para Dewan Komisioner masih belum memiliki kantor.

"Kantor belum ada, pegawai masih bekerja di tempat masing-masing dulu. Jadi pengawasan bank masih berkantor di BI, pengawasan pasar modal di Bapepam," ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Mulimaman D. Hadad usai acara pelantikan pengurus OJK di Gedung Mahkamah Agung, Jumat (20/7/2012).

Mungkin, lanjut Muliaman, nanti ada upaya untuk menggabungkan terlebih dahulu seluruh anggota DK OJK agar bisa lebih efektif untuk merumuskan langlah-langkah persiapan.

Terkait jumlah karyawan, Muliaman juga belum bisa memperkirakan karena melihat kebutuhannya. "Tapi kalau dari BI sekitar 1.500 orang dan Bapepam maksimum 1.000 orang," tukasnya.

Begitu juga dengan perkiraan anggaran itu masih akan didiskusikan lagi lebih lanjut. Menurut Muliaman, di Undang-Undang anggaran OJK dimungkinkan dari dua opsi, yaitu APBN dan pungutan dari industri. "Cuma kita belum detilkan itu. Semua kan baru mulai, kita masih punya waktu untuk sosialisasikan kepada semua pihak," katanya. [hid]