INILAH.COM, Jakarta - Anggaran pensiun PNS diperkirakan bakal mencapai Rp160 triliun dalam belasan tahun mendatang, terkait hal ini pemerintah mengkaji skema pembayaran pensiun agar tidak membebani APBN.

"Di Undang-Undang Aparatur Negara tidak diatur harus sekali tapi kita memikirkan bagaimana membuat sistim pensiun baru, lagi diagendakan lah," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Azwar Abubakar di Jakarta, Senin (30/7/2012).

Ia mengungkapkan, saat ini beban anggaran pensiun yang harus ditanggung APBN mencapai Rp60 triliun per tahun, dengan perhitungan adanya tambahan PNS pensiun sekitar 3% per tahun. "Sekarang 130 ribu pegawai setiap tahun 3 persen. Anggarannya kalau tidak salah Rp 60 triliun per tahun," tuturnya.

Menurutnya, bila hal tersebut dibiarkan maka anggaran pensiun bisa membengkak hingga Rp160 triliun. "Diperhitungkan belasan tahun lagi Rp 160 triliun. Maka orang mau jadi PNS karena dapat pensiun kerjanya tidak mau rajin-rajin, maka kita atur," tutur Azwar.

Skema pembayaran pensiun yang tengah dikaji pemerintah ini bisa menyerupai pembayaran pensiun layaknya pegawai swasta yaitu pembayaran sekaligus. "Ke depan pensiun bisa seperti sekarang atau seperti di swasta. Salah satu pola kan, pensiun kan bisa macam-macam pay as you go atau dibayar sekaligus. Jadi yang penting pemerintah menyusun kembali pensiunnya. Membuat orang sejahtera tapi tidak memberatkan pemerintah," tambahnya.

Pemerintah mulai was-was dengan anggaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai mulai membebani APBN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, keadaan itukah yang menghantui berbagai negara dalam memberikan fasilitas pensiun bagi pegawai pemerintah. "Kita juga menyoroti besarnya anggaran pensiun. Ini tren yang terjadi di banyak negara," ungkapnya di Jakarta, Jumat (27/7/2012).

Dengan demikian, ia meminta agar Kemenkeu menelurkan suatu kebijakan fiskal untuk menyehatkan anggaran belanja negara. "Oleh karena itu dikaitkan denga pentingnya memiliki fiskal yang sehat kita harus atur semua dalam batas kemampuan, tepat, dan adil," ujar SBY. [rus]