INILAH.COM, Jakarta – Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) yang tetap membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNTT) sebesar 7% dinilai sebagai penyelewengan dana APBN.

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar, Harry Azhar Aziz, mengatakan hal itu saat dihubungi INILAH.COM, Rabu (1/8/2012). Sebab langkah Menkeu tersebut tidak meminta izin DPR terlebih dahulu.

Apalagi, pembelian saham tersebut dengan menggunakan dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sehingga tidak seusuai peruntukannya. Dana PIP digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur. Jadi ini merupakan kategori sebagai kerugian negara dan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) perlu memeriksa Menteri Keuangan.

“Ini tindakan kerugian negara, karena ada satu keuangan yang hilang dan KPK berhak masuk ke sana,” katanya. Ia juga mengatakan, tidak memanggil Menteri Keuangan untuk ke DPR dan tindakan Menteri Keuangan ini sudah urusan KPK. “KPK tidak bisa diperintah-perintah, dengan kejadian ini KPK pasti akan memeriksa Menkeu,” tegasnya.

Dalam pembelian saham divestasi Newmont tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah menyiapkan dana sebesar USD246,8 juta tersebut.

Dalam sidang MK terkait sengketa pembelian divestasi 7% saham Newmont yang digelar Selasa (31/7/2012) kemarin, MK menolak permohonan pemerintah pusat untuk membeli divestasi tersebut tanpa izin DPR. Dari 9 orang yang duduk dalam majelis hakim MK, 4 memberikan pendapat berbeda (disenting opinion) dan 5 menyatakan menolak.

Dalam amar putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara atau SKLN antara Presiden RI dengan DPR dan BPK menyatakan bahwa permohonan Pemohon (pemerintah pusat) terhadap Termohon II (BPK) tidak dapat diterima, dan menolak permohonan Pemohon terhadap Termohon I untuk seluruhnya. [hid]