INILAH.COM, Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai proses pembelian saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) harus melalui DPR.

Hidayat menyatakan, pemerintah menyiapkan dana maksimal Rp7 triliun untuk membeli 58,9% saham Inalum yang dimiliki Nippon Asahan Aluminium (NAA). "Saya kira prosesnya harus melibatkan DPR," ungkap Hidayat di Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Rencananya, pemerintah akan melakukan perundingan resmi dengan pihak Jepang terkait pembelian saham Inalum tersebut, antara bulan Agustus-September 2012. "Dan pengakhiran kerja sama akan dilakukan penandatanganannya bulan Oktober ini, masa transisi 1 tahun sampai 2013," ujarnya.

Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses audit serta menunggu hasil penilaian konsultan independen untuk memberikan opini kedua. "Tapi pada prinsipnya pemerintah tetap bertekad menyelesaikan pembelian 100 persen saham Inalum," tutur Hidayat.

Sebelumnya, dalam APBN-P 2012 pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp2 triliun untuk membeli saham Inalum. Namun anggaran tersebut akan ditambah lagi Rp5 triliun dan akan diajukan dalam APBN 2013.

China dan India telah menyatakan minatnya untuk membeli saham Inalum. Sedangkan perusahaan lokal yang berminat membeli Inalum adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), beberapa perusahaan BUMN, dan perusahaan swasta seperti PT Toba Bara Sejahtera.

Kontrak kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam Inalum akan berakhir pada Oktober 2013. "Tapi pada prinsipnya pemerintah tetap bertekad menyelesaikan pembelian 100 persen saham Inalum," ungkapnya. [mel]