EKONOMI boleh tumbuh pesat, tapi Indonesia menghadapi ancaman serius di bidang pangan dan ledakan penduduk. Bayangkan, saat ini pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49% dari total penduduk sebanyak 240 juta jiwa.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief, sudah memberi sinyal ancaman serius ini. Katanya, pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,49% itu bisa membuat jumlah penduduk membengkak jadi 1 miliar pada 2100 dan 5 miliar pada 2200. “Ini angka yang mengagetkan kita. Itu apabila laju pertumbuhan penduduk tetap 1,49%,” kata Sugiri beberapa waktu lalu.
Salah satu cara yang ampuh untuk mengatasinya, lanjut Sugiri, adalah mengatur jarak kelahiran anak. Kalau bisa bedanya mencapai 4 tahun antara anak pertama dan kedua.
Yang jelas, ledakan penduduk seperti itu akan mengancam ketersediaan pangan dan bisa menganggu progam ekonomi. Bagaimana mengantisipasinya? Vinsensius Segu dan Mahbub Junaedi dari InilahREVIEW mewawancarai Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriyawan, seusai acara Silaturahmi dan Dialog Pandu Tani Indonesia di Jakarta, Jumat pekan lalu. Petikannya:
Terkait dengan ledakan penduduk, bagaimana Kementerian Pertanian menyikapinya?
Kalau di Indonesia itu, dua hal sebenarnya yang jadi tantangan kita dalam penyediaan pangan. Pertama, pertumbuhan penduduk kita masih tinggi. Tiap tahun, pertambahan penduduk kita sama seperti penduduk Singapura. Jadi, paling tidak, produksi pangan kita harus 1,4%, sama seperti pertumbuhan penduduk supaya bisa memenuhi.
Yang kedua, kita ini ekonominya sedang bagus. Jadi golongan menengah lebih cepat naik dari dugaan. Golongan menengah meningkat, jadi banyak sensasi. Lifestyle-nya berubah karena ekonomi makin bagus. Nah, ini harus direspon juga oleh pertanian kita. Sebab kalau tidak, judulnya impor.
Soal krisis pangan yang sedang kita hadapi, bagaimana menurut Anda?
Dalam perspektif kita sendiri, belum lampu merah. Kalau dunia, apalagi Afrika jangan cerita. Yang paling pokok, kan lima komoditas. Itu aman saja dan sudah meningkat.
Artinya, pangan kita aman?
Kalau kita mengacu pada swasembada pangan, berdasarkan surplus 10 juta ton sesuai keinginan presiden, produksi beras meningkat mencapai satu tingkat swasembada, hanya belum terlalu kuat. Tapi, posisi sudah lebih tinggi dari konsumsinya.
Untuk jagung, belum yakin sudah swasembada. Yang paling rentan sebenarnya kedelai. Produksi dalam negeri hanya bisa mengisi kebutuhan 35%, sisanya kita impor. Daging, sudah bisa produksi 80%, gula 85%, sisanya impor. Untuk swasembada 2014, hanya kedelai yang cukup berat.
Apakah benar tahun 2008 sampai 2011 kita pernah mencapai swasembada?
Yang paling yakin ya 2009, sama sekali kita tidak impor. Tahunini juga belum ada impor beras. Mudah-mudahan tidak impor, tergantung pada musim. Kalau misalnya keyakinan kita pada stok yang ada itu tipis, ya boleh saja diimpor tapi tidak dalam konteks swasembada atau tidak swasembada. Tapi lebih pada persoalan kita ingin punya ketahanan pangan.
Ada peneliti internasional mengatakan, kualitas kedelai kita sangat baik. Bagaimana menurut Anda agar kelangkaan kedelai tidak terulang lagi?
Porsinya kan 35%. Kedelai kita itu termasuk yang gurih. Tapi, kedelai kita kecil-kecil. Jadi kalau dibuat tempe enggak menonjol. Sebenarnya enggak ada masalah, cuma produksinya yang masih terlalu rendah. Ketika harga Rp 5.000, pengrajin tahu tempe enjoy saja. Tapi kita enggak tahu bahwa petani kita menjerit. Tapi toh, dia tetap setia menanam kedelai meski sebenarnya rugi. Ketika harga Rp 8.000, pengrajin teriak. Jadi sebenarnya, petani itu orang yang silent majority.
Selengkapnya, artikel ini bisa disimak di majalah InilahREVIEW edisi ke-50 yang terbit Senin, 13 Agustus 2012. [tjs]