INILAH.COM, Jakarta – Masalah kedelai menyeruak beberapa waktu lalu, dengan puncaknya adalah aksi mogok para pengrajin tahu dan tempe. Beberapa fakta pun terbongkar, yang meruncing pada satu hal, yakni ketidakpedulian pemerintah terhadap petani dalam negeri.

Pengamat Pertanian HS Dillon mengatakan, pemerintah sebenarnya bisa mengendalikan sentimen pasar, termasuk harga kedelai. “Jangan dengan alasan mengikuti pasar bebas dan globalisasi, pemerintah tidak memiliki pakem yang jelas terhadap kebijakan pereknomian rakyatnya,” katanya saat ditemui INILAH.COM.

Seperti diketahui Asosiasi pengrajin tahu dan tempe pada akhir Juli lalu sepakat menghentikan kegiatan produksi selama tiga hari. Ini karena kenaikan luar biasa harga bahan baku tahu dan tempe, yaitu kedelai.

Pemerintah mengatakan penyebab naiknya harga kedelai dikarenakan AS, negara pemasok terbesar kedelai, sedang dilanda kemarau dan kekeringan. Alhasil, produksi kedelai menurun dan pasokan kedelai ke dalam negeri pun berkurang.

Selain itu China sebagai negara pengimpor terbesar bahan baku kedelai pun melakukan upaya cepat dengan cara memborong semua bahan baku kedelai ke negaranya karena khawatir kelangkaan tersebut akan berlangsung lama.

Hal ini diperparah dengan masalah keterbatasan lahan pertanian yang dimiliki petani. Bahkan untuk meningkatkan produksi kedelai, diperlukan tambahan lahan minimal 500ribu ha. Hal ini karena dilema produksi kedelai dan jagung akibat produksinya memerlukan lahan dan waktu yang sama.

Memang, sebanyak 60% kebutuhan kedelai dalam negeri ternyata dihasilkan dari impor. Dengan produksi kedelai nasional sebanyak 800 ribu ton dan kebutuhan masyarakat mencapai 2,5 juta ton per tahun, maka kebijakan impor dirasa paling tepat mengatasi kekurangan bahan baku.

Namun, importasi kedelai itu bukan menutup kekurangan kebutuhan bahan pangan kedelai, melainkan karena produksi kedelai lokal yang tidak berdaya memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Petani kedelai sendiri seolah tidak bergairah untuk menanam kedelai karena tidak menarik dibandingkan menanam komoditas lain seperti jagung dan padi.

Tak aneh, kekacauan bahan pangan kedelai yang menjadi konsumsi sebagian besar rakyat Indonesia ini merembet ke mana-mana, dari persoalan political will pemerintah hingga persoalan ketahanan pangan bangsa.

Pemerintah pun langsung menerapkan langkah-langkah antisipasi seperti membebaskan bea masuk impor kedelai sebesar 5%, memfasilitasi dan mendorong koperasi pengrajin tahu tempe untuk mengimpor sendiri, kemudian mendorong produksi dalam negeri.

Namun, Dillon mengingatkan, bahwa kebijakan pemerintah membebaskan bea masuk impor sebesar 5% justru semakin mencekik petani dalam negeri. Aksi ini pun hanya akan menguntungkan sebagian kecil konglomerat penguasa pasar saja.

Menurutnya, peliknya masalah kedelai sebenarnya merupakan isu lama. Sehingga, sudah seharusnya pemerintah introspeksi diri dan jangan membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya sementara. Apalagi penyelesaian sementara yang menyusahkan rakyat.

"Ini masalah puluhan tahun. Jadi sudah saatnya kita sekarang bangun bangsa, bukan bangun perusahaan-perusahaan. Sebab kalau bangun perusahaan itu bukan membangun rakyat.

Dillon pun menilai, untuk mengatasi ketertinggalan, modal sebaiknya mengalir juga ke rakyat kecil, tidak hanya konglomerat. Harus ada kemitraan antara perusahaan swasta, pemerintah dan rakyat. Kalau tidak kita libatkan rakyat, tidak bisa ada kesinambungannya.

Pemberian lahan kepada petani lagi-lagi baginya menjadi sesuatu yang penting mengingat harapan jangka panjang ketahanan pangan yang paling diutamakan, dan bukan sifat sementara.

“Sekarang bagaimana kita meningkatkan produktivitas, dengan cara memberikan insentif pada petani supaya mau mengubah manajemen, teknologi, agar bisa untung. Nggak usah bikin jembatan di Selat Sunda. Beri petani lahan," tegasnya.

Sementara peneliti kedelai dari BATAN, Harry Is Mulyana menambahkan selama ini tata niaga produksi kedelai belum dilindungi pemerintah. Petani dibiarkan bersaing dengan pasar bebas. Padahal menurutnya harus ada turut campur negara di sana dan jangan dibiarkan petani bersaing sendirian dengan pasar bebas global karena dipastikan bakal kewalahan.

"Kalau dibiarkan, ya kalah petani kita, belum lagi di daerah-daerah para tengkulak dan para pengepul bermain di situ, sehingga biasanya hasil petani diberi Rp 6 ribu atau Rp 6500 hanya dibeli Rp 4000, akhirnya petani kan rugi sehingga petani tidak bergairah untuk menanam kedelai karena ya itu tadi tidak ada kontrol pemerintah untuk memprotek petani." ujarnya.

Campur tangan pemerintah mengatur tata niaga menurutnya menjadi satu-satunya senjata utama menekan kesenjangan petani dan pengrajin kedelai. Ia mencontohkan Jepang, dimana harga beras lebih mahal dibanding Thailand dan Indonesia. Namun, petani Jepang tidak mau membeli dari luar negeri, “Negara mereka memprotek dan turut campur di situ. Artinya rasa nasionalisme mereka tinggi," katanya.

Ia pun menilai, untuk meningkatkan produktivitas, sebenarnya kedelai lokal tidak kalah jauh dengan kualitas hasil impor. Bahkan, meski dengan keterbatasan lahan, pemerintah bisa meningkatkan produktivitas kedelai per tahunnya lebih dari 2 juta ton.

Hal ini karena banyak periset dalam negeri yang sudah mengembangkan berbagai jenis varietas unggul kedelai. Seperti BATAN yang mampu mengembangkan varietas jenis Rajabasa, Mitani dan Mutiara 1 di sentra-sentra produksi kedelai, dengan potensi 3 ton sampai 4 ton kedelai per hektar. Namun sayang, banyak hasil penelitian itu tidak sampai ke petani. [ast]