INILAH.COM, Jakarta-Ideologi pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur kebijakan ekonomi makro sudah lama dikritik. apalagi diiringi dengan munculnya beberapa ketimpangan. Namun ironisnya, ideologi ini selalu dipakai pemerintah untuk patokan.

"Ideologi pertumbuhan ekonomi itu sudah dikritik sejak tahun 60an, karena dalam banyak sisi justru menyengsarakan sebagian masyarakat seperti yang terjadi selama ini," ujar juru bicara Koalisi Masyarakat untuk APBN Kesejahteraan, Ahmad Erani Yustika dalam diskusi RAPBN Alternatif TA.2013 di Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Ia mengatakan dalam penyusunan ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi penting tapi bukan ukuran paling sahih untuk mengukur segalanya.

"Oleh karenanya asumsi pertumbuhan ekonomi APBN Alternatif 2013 versi koalisi tidak dirancang setinggi pemerintah 6,8%-7,2%, tapi hanya 6,56%," ujarnya.

Angka itu menurutnya dilakukan berdasarkan dua pertimbangan pokok, pertama, situasi ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih dari krisis. Kedua bertumpu pada pertumbuhan sektor riil.

"Poin ini jauh lebih penting diupayakan pemerintah ketimbang mengejar capaian pertumbuhan ekonomi semata," katanya. [ast]