Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Oktober 2017 | 08:50 WIB

RI Negosiasi Kontrak Pertambangan dengan Menlu AS?

Oleh : Tio Sukanto | Rabu, 5 September 2012 | 19:40 WIB
RI Negosiasi Kontrak Pertambangan dengan Menlu AS?
inilah.com
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton merupakan momentum yang sangat tepat untuk melakukan beberapa negoisasi termasuk soal kontrak karya pertambangan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani kepada INILAH.COM di Jakarta, Rabu (5/9/2012). Kunjungan Menlu AS ke Indonesia pada Selasa (4/9/2012) tersebut merupakan rangkaian perjalanannya ke enam negara Asia Pasifik.

"Kedatangan Menlu AS pasti membawa banyak agenda, tidak mungkin datang ke Indonesia tanpa agenda penting. Hal ini harus disikapi pemerintah sebagai suatu sinyal bahwa Indonesia amat diperhitungkan oleh dunia. Karenanya pemerintah jangan takut dan jangan ragu-ragu untuk melakukan negosiasi berbagai hal yang menguntungkan rakyat, termasuk soal kontrak karya pertambangan," kata Dewi Aryani.

Selain itu menurut dia, persoalan Freeport yang sudah menjadi pembahasan parlemen dan pemerintah sekian lama harusnya bisa dibahas mendalam dengan kehadiran Menlu AS tersebut.

Setiap momen harusnya menjadi celah pemerintah dalam memperbaiki dan mereposisi berbagai kebijakan yang semula hanya menguntungkan asing kembali kepada track konstitusi yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus berani memastikan tahun ini harus menjadi momen mengembalikan Freeport untuk kesejahteraan rakyat.

"Kapan lagi semua tatanan energi kita diperbaiki kalau tidak sekarang? Untuk merebut kembali kedaulatan energi tidak ada kata setengah-setengah harus di upayakan semaksimal mungkin," ujar Dewi Aryani.

Jika terus dibiarkan asing mengendalikan kebijakan-kebijakan energi nasional termasuk petambangan, kerugian material sudah tak terhitung, yang lebih membahayakan adalah kerugian ideologi. Untuk kasus Freeport menunjukkan Indonesia belum bisa mendudukkan ideologi dan konstitusi sebagai pijakan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk diantaranya menata ekonomi melalui maksimalisasi potensi energi dan pertambangan negeri ini. [hid]

Komentar

 
x