INILAH.COM, Jakarta - Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional (Hiswana) Migas, Eri Purnomo Hadi mengatakan adanya potensi penyimpangan 170 truk pengangkut BBM subsidi tidak sampai ke SPBU di Kalimantan Barat harus dilakukan klarifikasi.

"Ini kan baru pelaporan Dinas Perindustrian dan perlu dirapatkan laporan ini jangan dicomot setengah-setengah oleh media, jadi belum konsumsi publik," kata Eri saat ditemui di Jakarta, Sabtu (15/9/2012).

Ia mengatakan Pertamina memang seharusnya bertanggung jawab distribusi sampai ke SPBU, namun ini masih perlu dibicarakan kembali secara internal.

Sementara menurut Dirjen BBM BPH Migas, Djoko Siswanto informasi tersebut dikatakan Gubernur Kalimantan Barat tentang ketidakjelasan distribusi BBM subsidi di wilayahnya. Truk pengangkut BBM tersebut tidak disalurkan kepada SPBU dan diselewengkan. Akibat kejadian tersebut BPH Migas menegur Pertamina.

"Ini kan awalnya dari pertemuan dengan Gubernur Kalimantan itu, makanya kita minta kalau ada yang tidak jelas itu dilaporkan lah ke kami (BPH Migas)," kata Djoko.

Jumat kemarin PT Pertamina sudah membantah adanya temuan penyelewengan 170 truk pengangkut BBM dari depo Pertamina ke SPBU. "Kalau memang benar ketahuan menyelewengkan BBM subsidi tersebut kita langsung skorsing. Begitu juga kalau ternyata kasusnya lebih berat pasti akan kita cabut ijin usahanya, kan ijinnya kita yang keluarkan," kata Vice President Corporate Comunication Pertamina, Ali Mundakir.