Rabu, 23 April 2014 | 17:43 WIB
Follow Us: Facebook twitter
KKP Tingkatkan Peran Penyuluh Perikanan
Headline
(Foto: inilah.com)
Oleh: Tio Sukanto
ekonomi - Minggu, 7 April 2013 | 18:53 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Dalam mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan, Kementerian KKP bersinergi tingkatkan peran penyuluh perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Panen Patin dan Peluncuran Perdana Pengolahan Fillet Patin, Sabtu (6/4/2013) di Unit Pengolahan Ikan Fillet Patin, Desa Kemiking, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Salah satu alasan pemilihan tempat di Jambi, dikarenakan provinsi ini memiliki potensi sektor kelautan dan perikanan yang sangat besar. Menurut data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2010, provinsi ini memiliki luas laut dengan panjang pantai 44.496 km2, potensi perikanan budidaya air tawar dengan panjang sungai 1.740 km2, dan potensi kolam sebesar 6.550 ha.

Dari potensi tersebut, baru sekitar 60% yang dimanfaatkan secara optimal. Karena potensi yang dimiliki inilah, Jambi ditetapkan sebagai salah satu daerah industrialisasi yang terus didorong pengembangannya untuk menjadi salah satu sentra terbesar industri patin.

Karena itu, pada acara tersebut, KKP memberikan sejumlah bantuan sektor kelautan dan perikanan bagi Provinsi Jambi yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo.

Salah satunya merupakan bantuan pengembangan SDM kelautan dan perikanan senilai Rp1,55 miliar. Bantuan tersebut berupa pelatihan pada Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) dan bantuan penyelenggaraan penyuluhan yang terdiri dari 10 unit sepeda motor, 12 test kit, Bantuan Operasional Penyuluh (BOP) PNS bagi 62 orang, Honor Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) bagi 20 orang, bantuan penyuluh swadaya bagi 82 orang, 90 paket penumbuhkembangkan kelompok pelaku utama, 5 buah jaket penyuluh perikanan, 10 paket alat komunikasi, 10 paket materi penyuluhan, dan 1 paket percontohan paket teknologi budidaya patin dalam rangka blue economy (demplot).

Sebagai rangkaian kegiatan kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, sebelumnya dilakukan Temu Wicara dengan Penyuluh Perikanan Provinsi Jambi. Berdasarkan data terakhir dari Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Simluh KP) yang dikeluarkan oleh Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) BPSDM KP, terdapat 74 orang Penyuluh perikanan di Kabupaten Muaro Jambi, yang terdiri dari 4 penyuluh PNS, 3 PPTK, dan 67 penyuluh swadaya.

Jumlah tersebut merupakan bagian dari 184 penyuluh perikanan se-Provinsi Jambi, yang terdiri dari 62 penyuluh PNS, 22 PPTK, 99 penyuluh swadaya, dan 1 penyuluh swasta.

Pada temu wicara tersebut, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Suseno Sukoyono, mengatakan penyuluhan kelautan dan perikanan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan SDM, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Peran dan keterlibatan penyuluh perikanan dalam pemberdayaan pelaku utama perikanan adalah sebagai konsultan bisnis, pendamping, serta mitra kerja pelaku utama dan usaha perikanan, promotor dan agent of change pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi.

Selain sebagai ujung tombak dalam pendampingan pelaku utama perikanan, paradigma penyuluhan Perikanan saat ini adalah profesionalisme, agent of advocation bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Perikanan, mitra sejati pelaku utama/pelaku usaha.

Suseno juga menyampaikan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Rapat Koordinasi Nasional KKP, 19 Februari lalu, di Jakarta, bahwa dalam rangka pelaksanaaan prioritas pembangunan nasional, KKP telah menetapkan fokus pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013.

Hal ini mencakup industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy; pengembangan kawasan Minapolitan melalui pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan PDPT; serta Program Nasional yang merupakan direktif Presiden RI yang harus didukung seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Kelautan dan Perikanan dan program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di 200 lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), serta dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), sesuai roadmap dan kriteria yang telah ditetapkan.

Karena itu, diperlukan pembekalan yang memadai kepada para penyuluh agar mereka memahami arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai.

Menurut Suseno, untuk mencapai sasaran industrialisasi kelautan dan perikanan diperlukan sinergi pengembangan kebijakan minapolitan, industrialisasi dan blue economy baik yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah sebagai sasaran pembangunan kelautan dan perikanan.

Hal ini dilakukan bersama melalui optimalisasi kawasan minapolitan sebagai basis wilayah dan kawasan serta penyiapan SDM pelaku utama dan aparatur/penyuluh daerah guna percepatan dan peningkatan nilai tambah dan daya saing serta pelaksanaan industrialisasi kelautan dan perikanan melalui pendekatan blue economy agar terwujud suatu ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

BPSDMKP akan pengembangan tambak/kolam percontohan yang akan dikelola secara penyuluh oleh para penyuluh dengan dukungan diseminasi tekonologi tepat guna yang dipersiapkan oleh Badan Litbang KKP, yang selanjutnya akan menjadi pusat informasi dan konseling dalam suatu kawasan tertentu untuk membantu para pelaku utama menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi didalam menjalani usaha yang dikembangkannya.

Di samping pusat ini akan menjadi pusat pengembangan bagi para penyuluh untuk menjaga kedinamisan pengetahuan yang dimilikinya sehingga dapat terus menjadi narasumber bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Suseno berharap dalam pesannya kepada para penyuluh, melalui kegiatan penyuluhan ditumbuhkembangkan kemampuan dan kemandirian pelaku utama perikanan yang terdiri atas nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan serta petambak garam dan keluarganya. "Tujuannya, agar mampu mengelola usaha kelautan dan perikanan secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga mempunyai daya saing tinggi dengan bercirikan tingginya produktivitas, mutu, dan efisiensi usaha, karena kehadirannya dirasakan perlu oleh masyarakat," imbuhnya. [jin]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER