Jumat, 18 April 2014 | 18:04 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Majalah InilahREVIEW Edisi ke-11 Tahun III
Ketua KSPI: Silakan Pengusaha Pindah ke Daerah
Headline
Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) - (Foto : Riset)
Oleh: Vinsensius Segu
ekonomi - Senin, 4 November 2013 | 07:01 WIB
Berita Terkait

Nama Said Iqbal identik dengan perjuangan kaum buruh. Bila muncul persoalan buruh, Iqbal kerap tampil di depan membela kaum buruh.

Lantas, bagaimana sikap kaum buruh atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 DKI sebesar Rp 2,441 juta yang sudah diteken Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi)? Vinsensius Segu dari InilahREVIEW mewawancarai Said Iqbal, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Jumat pekan lalu. Petikannya:

Apakah buruh akan menerima penetapan UMP 2014 sebesar Rp 2,441 juta per bulan?

Kami menolak. Kami akan terus memperjuangkan nasib buruh. Itu keputusan menyesatkan karena secara tidak sadar Jokowi telah mengembalikan rezim upah murah. Keputusan ini tidak melibatkan unsur buruh dan berorientasi pada pemaksaan kehendak. Saya mengimbau Pak Jokowi untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini dan memanggil kembali berbagai unsur untuk berdiskusi dengan variabel-variabel yang lebih rasional, bukan pemaksaan kehendak.

Sebenarnya berapa UMP 2014 yang diinginkan buruh, Rp 3,7 juta per bulan atau berapa?

Angka Rp 3,7 juta adalah angka proposal, usulan dari buruh karena kami menggunakan parameter 84 item KHL, bukan 60 item KHL. Kalau faktanya menggunakan 60 item, memang angka Rp 2,76 juta. Kita setuju saja. Regresi dari angka Rp 2,76 juta itu baru KHL. Kami kemudian menghitung upah minimumnya ditambah inflasi 2014, pertumbuhan ekonomi DKI 2014, ditambah produktivitas, kira-kira penambahan itu sekitar 12%-15%. Dari sini ketemu upah minimum sebesar Rp 3,3 juta. Itu rasional, tidak lagi menggunakan Rp 3,7 juta. Masih ada kompromi antara Rp 3,3 juta dan Rp 3,7 juta.

Kalau begitu, kenapa perwakilan buruh tidak ikut pada sidang Dewan Pengupahan untuk menetapkan UMP 2014?

Yang pertama, sistem pengupahan DKI dari unsur pemerintah dan unsur pengusaha memaksakan kehendak bahwa tanggal 1 November harus selesai sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2013. Saat itu, pengusaha dan pemerintah mengusulkan KHL Rp 2,299 juta, sedangkan buruh Rp 2,76 juta. Namun, karena tidak ada titik temu, pembahasan berjalan alot.

Tapi, pengusaha dan pemerintah terus memaksa bahwa tanggal 1 November harus sudah selesai. Karena ada unsur paksaan, perwakilan buruh walk out di hari pertama sidang. Pada pertemuan berikutnya perwakilan buruh tidak hadir.

Apa saran Anda untuk pengusaha?

Kalau para pengusaha merasa keberatan memberi upah yang layak di DKI, silakan pindahkan pabriknya ke daerah, seperti Semarang, Kendal, dan Boyolali yang upahnya murah serta biaya hidupnya pun murah. Dengan demikian, logika berpikir kita jadi terbangun.

Di Jakarta, dengan uang sebesar itu (Rp 2,441 juta), kalau dibilang hidup ya bisa hidup, bahkan dengan gaji Rp 500 ribu pun orang bisa hidup. Tapi, tinggalnya di kolong jembatan. Makannya tiap hari mi instan.

Selengkapnya, artikel ini bisa disimak di majalah InilahREVIEW edisi ke-11 Tahun III yang terbit Senin, 4 November 2013. [tjs]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar
sukardiduga
Rabu, 6 November 2013 | 09:56 WIB
Kalo Buruh (Orang yang menganggap mewakili buruh),sudah demo duluan dengan slogan Harga Mati,itu namanyanya apa ?!.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER