Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 9 Desember 2016 | 20:28 WIB
Hide Ads

Satu Petani Tembakau Bisa Hidupi Tiga Penduduk

Oleh : Ahmad Munjin | Jumat, 13 Desember 2013 | 22:13 WIB
Satu Petani Tembakau Bisa Hidupi Tiga Penduduk
Petani Tembakau - (foto: inilah.com)
facebook twitter

INILAH.COM, Jakarta - Pembatasan produk tembakau lewat berbagai aturan dinilai terbukti bisa menimbulkan dampak buruk bagi seluruh rakyat.

Pasalnya, mengacu pada rasio data Badan Pusat Statistik (BPS), hidup tiga penduduk RI bergantung dari keberlangsungan satu petani tembakau.

"Rasio ketergantungan (Defendency Ratio) BPS, terdapat 3 orang yang menggantungkan diri dari 1 petani. Jadi harus dipikirkan lebih dalam soal pengaruh ekonomi sosial," tegas Enny Ratnaningtyas, Direktur Industri Minuman dan Tembakau Kementrian Perindustrian (Kemenperin).

Pernyataan Enny tersebut disampaikan dalam diskusi publik berjudul "Urgensi Ratifikasi Pengendalian Produk Tembakau/Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau, atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)". Acara ini digelar hari Rabu lalu (11/12/2013) di Jakarta.

Enny mengartikan, rasio itu adalah gambaran efek beruntun jika satu petani tembakau enggan menanam lagi. Dampaknya akan meluas ke pencari kerja lain seperi produsen, pengecer hingga pedagang asongan. Jelas, akan berujung lebih banyak pengangguran di negeri ini.

Karena itu, Enny melanjutkan, sebaiknya pemerintah berpikir ulang, sebelum berambisi meratifikasi FCTC. Pasalnya, meneken FCTC hanya menghitung dampak buruk terhadap kesehatan perokok namun melupakansisi kesejahteraan masyarakat terutama petani.

Toh, kehadiran produk hukum hasil ratifikasi belum tentu efektif menekan jumlah perokok. Pasalnya, aturan-aturan yang sudah berlaku sebelumnya saja belum dipatuhi. Contoh, PP No. 109 Tahun 2012, kemudian produk turunannya Permenkes No. 28 Tahun 2013 dan No 40 Tahun 2013.

"Iklan juga sudah diatur lewat UU Penyiaran, kemudian aturan cukai yang terus meningkat. Lewat aturan ini saja pelaku industri tembakau sudah tertekan," ujar Enny.

Pembicara lain dalam diskusi, Poempida Hidayatullah, anggota Komisi XI dan Eva Kusuma Sundari anggota Komisi III DPR juga menyayangkan langkah pemerintah ngotot, tanpa mempertimbangkan kontribusi besar industri rokok terhadap penerimaan negara.

"Pemerintah harus bersikap cerdas dalam hal ini. Jangan terkesan tergesa-gesa, justru hal itu menimbulkan dugaan kuat adanya intervensi asing," pungkas Poempida.

Eva menegaskan, FCTC merupakan agenda asing yang ingin dipaksakan berlaku di Indonesia. Jika ratifikasi terealisasi, maka pemerintah bakal memiliki kewajiban untuk melapor perkembangan penerapan kerangka kerja tersebut. Jika dianggap gagal, pemerintah dapat dikenakan denda dari WHO.

Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia menambahkan, industri rokok dipaksa menyesuaikan diri untuk memenuhi seluruh kewajiban yang diatur dalam hukum internasional. Langkah bisnis industri rokok akan berat jika pemerintah aturan yang kental dengan kepentingan asing.

Ia yakin aksesi ini akan dapat merugikan. Apalagi negara lain seperti Australia yang mendukung kerangka kerja ini, karena industri rokok dalam negerinya kecil. "Pemerintah harus cerdik melihat siapa dan apa kepentingan dibalik FCTC yang digagas oleh WHO. Aturan internasional sebenarnya dapat dilihat sebagai bentuk kolonialisme baru," ujarnya.

Sekedar informasi, baru-baru ini, Menko Kesra Agung Laksono meminta tiga kementerian itu, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk satu suara dengan Kementerian Kesehatan yakni meneken FCTC.

Agung beralasan, dari 177 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meratifikasi FCTC, yang mewakili sekitar 87,9 persen populasi dunia, Indonesia dianggap menjadi satu-satunya di kawasan Asia Pasifik yang tidak mendukung. Ia berharap akhir tahun ini, atau selambat-lambatnya sebelum berakhirnya pemerintahan SBY, Indonesia sudah tandatangan. [jin]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x