Senin, 24 November 2014 | 19:06 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Pasir Laut, Penambal APBN?
Headline
e-dukasi.net
Oleh: Jagad Ananda, Kontributor I
ekonomi - Jumat, 11 April 2008 | 08:59 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Di sebuah hotel berbintang lima di Jakarta, akhir pekan lalu, seorang pengusaha Singapura bertanya: kapan ekspor pasir laut dibuka lagi? Yang ditanya, seorang pengusaha pribumi, hanya bisa menggelengkan kepala.
Ia bukan hanya mengaku tidak tahu kapan waktunya, tapi juga tidak memahami apa yang menjadi penyebab ekspor pasir belum mendapat lampu hijau. Kendati dalam Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2007 yang diteken 3 Juli tahun lalu, jelas-jelas terlihat bahwa komoditas yang satu ini bukan merupakan barang yang haram untuk diekspor.
Agak mengherankan, memang. Di kala pemerintah sedang disibukkan oleh defisit APBN, sehingga harus pontang-panting mencari tambahan pendapatan, komoditas yang bernama pasir laut ini seolah-olah terlupakan begitu saja. Padahal, butiran yang disedot dari perut samudera ini bisa mendatangkan pemasukan yang sangat besar bagi negara.
Di Kepulauan Riau saja deposit pasir lautnya diperkirakan mencapai 1,2 triliun meter kubik. Ini, jelas, uang besar. Coba saja hitung. Dengan harga pasir laut yang kini berada di level SGD$ 15 per meter kubik, berarti cadangan pasir itu bernilai SGD$ 18 triliun atau sekitar Rp 122.904 triliun (kurs SGD$=Rp 6.828).
Tentu tak bisa sekaligus disedot. Tapi, setiap tahunnya dipastikan akan mendatangkan devisa yang lumayan kakap.
Simak saja MoU yang diteken antara PT APLI Nusantara dan Gladhover PteLtd, pertengahan tahun lalu. Dalam kesepakatan itu disebutkan, dalam waktu 10 tahun, perusahaan dari Singapura itu akan membeli pasir laut dari Indonesia sebanyak 10 miliar kubik. Jadi, setiap tahunnya akan ada sekitar 1 miliar pasir laut yang akan diekspor ke negeri singa. Ini sudah pasti.
Sebab, dalam perjanjian itu juga disebutkan bahwa bahwa Gladhover akan bertindak sebagai satu-satunya pembeli pasir laut Indonesia. Dengan kata lain, pihaknya tidak akan membeli pasir laut dari sumber-sumber di negara lain. Demikian halnya dengan APLI Nusantara, yang hanya akan menjual pasirnya ke Singapura.
Sekarang mari kita hitung, besarnya pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah Indonesia. Jika merujuk pada aturan main sebelum terjadi pembekuan ekspor sementara (2003), dari pajak ekspor pemerintah pusat akan memperoleh bagian sebesar 15%.
Itu berarti, dalam setahun Jakarta bisa mengantungi tambahan pendapatan dari Pajak Eskpor (PE) sebesar Rp 15,3 triliun lebih. Sementara yang diperoleh pemerintah daerah pun tak kalah besarnya. Maklum, selain pajak, Pemda juga memungut berbagai jenis iuran.
Lantas kenapa pembekuan ekspor sementara itu belum juga dilakukan? Kabar yang santer terdengar, banyak pakar yang mengkhawatirkan penjualan pasir ini akan merusak lingkungan laut.
Padahal, tuduhan ini masih perlu dibuktikan. Menurut seorang eksportir yang kini menganggur, penyedotan pasir tak akan membuat lingkungan dasar laut menjadi rusak. Sebab, penambangannya dilakukan oleh kapal-kapal besar yang canggih. Sehingga, kata dia, tak mungkin menyedot terumbu karang dan barang-barang lainnya yang berada di dasar laut.
Misalnya dengan memakai kapal jenis TSHD (Trailer Suction Hopper Dredger) yang dilengkapi dengan DGPS (Differential Global Posiytioning System). Kapal ini memang didesain untuk menyedot pasir dan melakukan kegiatan reklamasi.
Tak mungkin sampai menyedot terumbu karang, misalnya, lantaran alat penyedotnya sudah dilengkapi dengan sensor. Bahkan sebaliknya, penambangan pasir laut bisa membantu untuk pendalaman alur.
"Jangan lupa, kami juga telah mengantungi berbagai izin, termasuk Amdal," katanya. Yang tak kalah pentingnya, Indonesia juga tak perlu merasa khawatir pasirnya habis diekspor.
Soalnya, sebagai lokasi pertemuan arus laut China Selatan dan Samudera Hindia, pasir akan datang dengan sendirinya. Nah, mumpung kita sedang butuh dana untuk menambal APBN, apa salahnya kalau ekspor pasir laut ini dibuka kembali? [E1/I4]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar
eddie dika
Selasa, 3 Agustus 2010 | 08:32 WIB
saya setuju, dulu sebelum adanya otonomi daerah aman-aman aja, tapi sesudah adanya otonomi daerah kok diganjal ekspor pasir lautnya ? mengenai dampak lingkungan sepertinya harus dibuktikan dulu. kenapa PT. Tambang timah mengadakan pengerukan timah yang dalamnya diatas 40 meter aman aman saja, atau dikerenakan perusahaan tersebut milik BUMN. Sedangkan pengerukan pasir laut maksimal hanya 20 m. saya harap pemerintah buka kran ekspor pasir laut, agar dapat meningkatkan PAD daerah dan daerah kami bisa berkembang dan maju.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA LAINNYA
BERITA POPULER