Find and Follow Us

Selasa, 21 Mei 2019 | 03:00 WIB

Presiden Jokowi Kelimpungan di Blok Masela?

Oleh : Ranto rajagukguk | Kamis, 7 Januari 2016 | 01:09 WIB
Presiden Jokowi Kelimpungan di Blok Masela?
Presiden Jokowi - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa berharap, Presiden Jokowi segera memutuskan skema pembangunan infrastruktur di Blok Masela, Maluku.

"Kalau terlambat dalam mengambil keputusan, justru akan mengancam ketahanan energi nasional, mengancam pasokan gas domestik, serta membahayakan industri hulu migas dan fiskal di kemudian hari," kata Fabby di Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Selain itu, lanjut Fabby, pemerintah harus menanggung opportunity loss revenue yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mendanai proyek pembangunan.

Fabby melanjutkan, apapun dinamika yang menyoal pengembangan Blok Masela, pemerintah harus memastikan produksi gasnya sesuai jadwal.

Sekedar mengingatkan saja, ada dua opsi yang mengemuka terkait pengembangan Blok Masela yakni pembangunan fasilitas di darat (onshore LNG) dan kilang terapung atau Floating LNG (FLNG).

Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberi rekomendasi agar fasilitas pengembangan Blok Masela menggunakan FLNG.

Hal ini didasari dari rekomendasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), serta hasil kajian dari konsultan independen Poten & Partner.

Fabby melanjutkan, karakter industri hulu minyak dan gas bumi (migas) berbeda dengan sebagian besar industri pada umumnya. Karakter utama industri hulu migas adalah high cost (investasi besar), high tech (menggunakan teknologi tinggi), dan high risk (beresiko tinggi).

Karena itu, pemerintah Indonesia harus benar-benar memperhatikan ketiga karakter tersebut, sebelum memutuskan nasib pengembangan Lapangan Gas Abadi, Blok Masela.

"Apalagi, dalam ketentuan kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) yang dianut Indonesia disebutkan bahwa segala resiko yang terjadi adalah menjadi tanggung jawab pihak kontraktor (investor), bukan tanggung jawab pemerintah Indonesia," kata Fabby. [ipe]

#ESDM #Nuklir #ISU #Batubara #migas #subsidi #Diesel #listrik #Ekonomi #Rumah #PLN #infoPLN #energi #Cina #Ekonomi #AS #bambangbrodjonegoro #RiniSoemarno #SudirmanSaid #RizalRamli #Maluku #Ambon #kebijakan #aktual #proyek #Gerindra #PresidenJokowi #jokowi #JKW4P #Prabowo #SBY #Megawati #capres

Komentar

x