Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 11:17 WIB

Dana BPJS & Asuransi Sokong Proyek Infrastruktur

Oleh : M fadil djailani | Senin, 11 April 2016 | 03:27 WIB

Berita Terkait

Dana BPJS & Asuransi Sokong Proyek Infrastruktur
(Foto: inilahcom/ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Untuk membiayai pembangunan infrastrktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo perlu dana Rp 5.500 triliun. Ada wacana untuk memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan dan PT Taspen.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis, khususnya dalam menumbuhkan perekonomian. Sehingga, program ini wajib sukses, meski perlu dana jumbo.

"Infrastruktur harus sukses. Kita dorong pembiayaannya non APBN. Pastilah ada jalannya," papar Menkeu Bambang di Jakarta, Jumat lalu (08/04/2016).

Bambang beralasan, dana APBN pasti tidak akan cukup untuk membiayai besarnya kebutuhan dana untuk infrastruktur. Mau tak mau harus dicarikan alternatif pendanaan yang mudah dan murah.

Dalam hal ini, mantan wakil menkeu era Presiden SBY ini mengusulkan pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun yang dikelola PT Taspen (Persero), serta dana asuransi lainnya. "Ya, bisa digunakan dana-dana di BPJS tenaga kerja, Taspen, asuransi-asuransi, dana pensiun secara umum," gagasnya.

Kata Menkeu Bambang, dari sumber pendanaan tersebut, pemerintah bakal mendapatkan dana yang lumayan besar. Diyakini bisa menjadi solusi bagi terwujudnya innfrastruktur yang mumpuni. "Lumayanlah, paling enggak untuk tahap awal. Saya rasa paling enggak untuk biaya Tol Trans Jawa, bisa ketutup," papar Bambang.

Lantas bagaimana cara untuk mengumpulkan dana-dana tersebut, siapa pengelolanya, Bambang mengatakan, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur akan menggalang dana-dana tersebut.

"SMI sebagai fasilitator, jadi bisa melakukan debitur financing dan equity financing menggunakan dana-dana tersebut langsung kepada proyeknya," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) untuk mencari dana pembangunan infrasruktur.

"Rp 5.500 triliun yang bisa disediakan pemerintah hanya 20% atau Rp 1.100 triliun, sisanya kita harus cari pendanaan dari luar. Lebih baik adalah penerbitan SUN," kata Rosan di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (06/04/2016).

Bos dari Recapital Group ini beralasan jika pendanaan pembangunan infastruktur dilakukan dengan cara bilateral (antar negara) tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi Indonesia.

"Kalau bilateral ada persyaratan untuk memakai konten pembeli. Kalau Cina minimum 50% ada konten dari negara pemberi pinjaman, Jerman 85% dan Rusia 100% dari mereka. Jepang 30% musti ada konten," kata Rosan. [ipe]

Komentar

x