Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 29 April 2017 | 02:56 WIB

Pemda Jadi Tonggak Hadapi Perubahan Iklim

Oleh : - | Kamis, 24 November 2016 | 19:25 WIB
Pemda Jadi Tonggak Hadapi Perubahan Iklim
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Konferensi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mengenai Perubahan Iklim di Maroko (COP 22) berakhir pada 18 November lalu. Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Paris pada 31 Oktober 2016. Menghadapi perubahan iklim di tingkat lokal sangat bergantung pada pemerintah daerah.

Diskusi dan perjanjian internasional tidak akan banyak berarti tanpa adanya aksi nyata di tapak lokal untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim yang sudah tidak dapat dihindari.

"Saat ini kita perlu mempercepat implementasi untuk mencapai target Niat Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contributions). Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat terpisah dari perencanaan pembangunan di daerah," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nur Masripatin dalam pembukaan Dialog Nasional Keterkaitan Perencanaan Pembangunan dengan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana yang diselenggarakan, Kamis (24/11/2016) di Jakarta.

Ia menambahkan, target-target dari perjanjian dan komitmen di tingkat internasional dan nasional juga harus dielaborasi ke setiap sektor dan daerah, seperti sektor lahan dan kehutanan, energi, transportasi, dan lain-lain.

Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Daerah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang sekaligus Bupati Ngawi-Jawa Timur, Budi Sulistyono juga menyampaikan, antarlembaga dan sektor pemerintahan harus saling terkoneksi agar dapat bersama-sama menghadapi perubahan iklim di daerah. "Perencanaan pembangunan yang sensitif dengan risiko iklim dan bencana menjadi kunci untuk membuat masyarakat menjadi lebih siap dan tangguh," ungkapnya.

Perubahan iklim juga menjadi penyebab meningkatnya bencana hidrometeorologi. Angka kejadian bencana bisa jadi meningkat karena curah hujan akan terus meningkat hingga akhir tahun dan berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan puting beliung akan terus terjadi di berbagai wilayah.

Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, tidak ada satupun kabupaten/kota yang bebas dari ancaman bencana. Pada 2007, dana untuk merespon bencana tahun sebelumnya mencapai 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Penting bagi pemerintah kabupaten untuk sadar dan merencanakan pembangunan agar risiko bencana di daerah dapat dikurangi," ujarnya.

Di level nasional, data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2013 menyebutkan bencana yang terjadi dalam rentang waktu 2004-2013 menyebabkan kerugian hingga mencapai Rp162,8 triliun. [*]

x