Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 29 April 2017 | 22:25 WIB

Bappenas Sindir Daerah Hobi Simpan Uang di Bank

Oleh : - | Sabtu, 24 Desember 2016 | 14:15 WIB
Bappenas Sindir Daerah Hobi Simpan Uang di Bank
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro - (Foto : inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menilai, lambatnya pencairan anggaran di daerah karena daerah kurang fokus pada program prioritas.

"Jadi dengan money follow program, kita harapkan ketika daerah membelanjakan mereka sudah tahu apa yang mau dibelanjakan. Kami mungkin memperkirakan uang itu dulu sulit keluar karena mereka memang kurang fokus pada kegiatan prioritas," ujar Bambang di Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Money follow program, kata Bambang, merupakan pendekatan yang menekankan penganggaran pada program yang diusung pemerintah, tidak lagi pada fungsi fungsi kementerian/lembaga (money follow function).

Dana pemerintah daerah yang tersimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendominasi dana pemda yang mengendap di perbankan. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Oktober 2016, dana pemda yang tersimpan di BPD tercatat sebesar 60-70 persen sedangkan sisanya disimpan di bank BUMN. Adapun total dana pemda yang tersimpan di bank sampai Oktober 2016 sebesar Rp206,7 triliun.

Mantan menteri keuangan ini bilang, pendekatan money follow program, dari sisi perencanaan Bappenas dapat mendorong agar pemerintah daerah lebih efektif mengeluarkan uangnya.

"Memang itu data yang kita perhatikan dan baru kita sadari pada 2014, waktu saya di Kementerian Keuangan kita sudah berupaya untuk mempercepat (pencairan anggaran), dan kemudian keluar aturan juga yang memungkinkan konversi tunai ke Surat Berharga Negara (SBN) Tapi yang lebih penting sebenarnya bukan masalah penalti atau sanksinya, tapi pada kesadaran," ujar Bambang.

Bambang menyindir pemerintah daerah yang hanya mengharapkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bunga bank hasil menyimpan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. "Tidak seharusnya PAD bergantung dari pendapatan dari bunga. Yang benar, ya dari pajak dan dari retribusi daerah, bukan dari hal-hal seperti itu," kata Bambang. [tar]

x