Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 28 April 2017 | 13:13 WIB

Revisi PP Mineral, Luhut: Harus Bangun Smelter

Oleh : Uji Sukma Medianty | Rabu, 11 Januari 2017 | 17:17 WIB
Revisi PP Mineral, Luhut: Harus Bangun Smelter
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, sebut revisi PP Nomor 1 Tahun 2014 sudah ditandatangani.

"Iya tadi kita sudah paraf,"ucapnya saat hendak menuju kantor Presiden, Rabu (11/1/2017).

Sayangnya, Luhut tidak mengelaborasi poin apa saja yang sudah diputuskan mengenai revisi PP tersebut. "Tunggu saja nanti diumumin. Harus bangun smelter," ujarnya.

Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan sesuai arahan Presiden, pemerintah juga harus mempertimbangkan terciptanya kesempatan atau lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jangan sampai ada kegiatan pertambangan mineral yang tutup atau tidak membuat hilirisasi yang menyebabkan kesempatan kerja malah berkurang," ujarnya di Kementerian ESDM, Selasa (10/1/2017).

Di samping itu, keputusan harus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga, jangan sampai ada kebijakan yang menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita daerah atau Produk Domestic Reigonal Bruto (PDRB).

"Jangan sampai ada kebijakan yang menyebabkan menurunnya pendapatan per kapita (pendapatan domestik regional bruto). Terutama daerah yang memang dengan sangat mudah sebuah kegiatan itu mengganggu atau mengurangi PDRB secara signifikan," ujarnya.

Namun begitu, Jonan, juga menyampaikan tidak mungkin semua investasi untuk menciptakan kemakmuran ekonomi itu seluruhnya diciptakan oleh APBN. Maka, sesuai arahan Presiden Jokowi, divestasi bagi investasi asing yang melakukan investasi di bidang pertambangan itu harus dilakukan.

"Jadi sebisa mungkin divestasinya dapat mencapai sampai 51%. Bukan nasionalisasi, tapi divestasi ini perlu, karena sudah diperjanjikan dan ini semangat untuk penguasaan nasional lebih baik," tuturnya.

Jadi, kata Jonan, intinya, dengan revisi PP Nomor 1 Tahun 2017, pemerintah tetap akan mendorong hilirisasi, mendorong divestasi, dan juga mendorong adanya implementasi sepenuhnya UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. [hid]

x