Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 25 Mei 2017 | 02:36 WIB

Revisi PP 44/2005, Legitimasi Penguasa Jual BUMN?

Oleh : Uji Sukma Medianti | Kamis, 12 Januari 2017 | 00:29 WIB
Revisi PP 44/2005, Legitimasi Penguasa Jual BUMN?
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44/2005 terkait BUMN dan Perseroan Terbatas (PT). Langkah ini dicurigai sebagai legitimasi melego BUMN.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo mempertanyakan perubahan PP 4/2005 menjadi PP 72/2016. Mencermati isinya, jelas-jelas banyak keanehan. Misalnya, perpindahan kepemilikan andil di BUMN, tidak perlu persetujuan DPR.

Jadi, pemerintah akan sangat leluasa untuk melakukan perpindahan saham di BUMN. "Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR," kata Agus Pambagyo di Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Sekedar informasi saja, perubahan PP No 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, tertuang dalam PP No 72/2016 tentang Perubahan atas PP 44/2005.

Menariknya, perubahan PP ini masih banyak yang belum tahu termasuk kalangan politisi di Senayan. Bisa jadi, langkah ini dilakukan diam-diam. Dalam PP tersebut, tertulis di pasal 2A yakni: (1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR," kata Agus.

"Lho ini sangat berbahaya. Kita masih ingat kasus penjualan Indosat. Ketika itu, tanpa persetujuan DPR, maka BUMN bisa saling bergabung dan berpindah tangan kepemilikannya," ungkap Agus.

Menurut Agus, aturan ini jelas bertabrakan dan melanggar aturan tentang kekayaan negara. Segala saham yang masuk dalam kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikan harus persetujuan DPR. "PP ini sendiri bertentangan undang-undang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003," tegasnya.

Disebutkan bahwa bentuk penyertaan modal negara dari APBN bisa berupa saham milik negara di BUMN atau di PT. Maka, sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, bila berasal dari APBN harus melalui persetujuan DPR.

Agus memandang, aturan ini menjadi kesalahan baru pemerintahan Presiden Jokowi. Intinya, sambung Agus aset negara bisa diberikan ke Swasta. "Ini blunder. Bisa langsung dilakukan Judicial Review (peninjauan kembali) atas aturan tersebut," tambahnya.

"Kemudian dalam aturan tersebut, sama saja pemerintah memperlakukan perusahaan swasta untuk dapat menguasasi Sumber Daya Alam Indonesia," imbuhnya.

Secara konten, PP itu bertentangan dengan UU lainnya dan secara substansi berbahaya karena membuka peluang pengalihan kekayaan negara, mengubah BUMN jadi swasta tanpa kendali DPR.[ipe]


 
x