Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 31 Maret 2017 | 07:26 WIB
Hide Ads

Jalan Panjang Blok Masela, Wamen Juru Rundingnya

Oleh : - | Kamis, 12 Januari 2017 | 05:29 WIB
Jalan Panjang Blok Masela, Wamen Juru Rundingnya
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Tampaknya, Presiden Joko Widodo yang ingin Blok Masela segera jalan agar perekonomian daerah dan nasional bergerak, harus tertunda. Lantaran masih ada yang belum disepakati.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengaku sudah bertemu dengan pihak Inpex Corporation, selaku operator Blok Masela, Maluku. "Pokoknya bahas Masela," jawab Arcandra di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu malam (11/1/2017).

Lalu apa masalahnya pak? Wamen Candra, sapaan akrabnya bilang, saat ini, baik pemerintah maupun Inpex, sedang mencoba untuk saling mengerti. Sebelumnya, Arcandra menyoroti belanja modal dari proyek tersebut yang dinilai perlu diperketat.

Ya, alasan realistis karena menyangkut cost recovery yang menjadi tanggungan negara. Sudah benar kalau Wamen Candra ingin agar belanja modal Inpex dihitung dengan cermat agar efisien.

Sehingga cost recovery yang dibayar negara bisa lebih efisien dan akuntabel. Jangan sampai terjadi pembengkakan cost recovery yang memberatkan APBN.

Kata mantan Menteri ESDM 20 hari ini, peningkatan produksi di Blok Masela, memang menguntungkan negara. Namun, bisa saja cost recovery yang menjadi tanggungan negara juga besar. Untuk itu, pemerintah ingin belanja modal dihitung dengan benar.

Pada skema awal, pengelolaan Blok Masela menelan dana US$22 miliar melalui kilang di darat. Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, Inpex Corporation sebagai operator Blok Masela akan mendapatkan perpanjangan kontrak 7 tahun.

Perusahaan migas asal Jepang itu sebelumnya meminta kompensasi penggantian moratorium kontrak selama 10 tahun sejak 2006 hingga 2016. Alasannya, adanya perubahan skema pengembangan Blok Masela dari skema kilang terapung (offshore) menjadi kilang darat (onshore).

"Mereka minta 10 tahun. Akan tetapi, kami melihat angka yang realistis 7 tahun," kata Luhut. Permintaan Inpex untuk memperpanjang kontrak bertujuan agar perusahaan itu bisa lebih lama menikmati masa produksi yang kemungkinan mulai 2024. Padahal, kontrak perusahaan itu akan habis 2028.

Jika bisa mendapatkan tambahan masa kontrak, operator blok gas terbesar se-Indonesia itu akan dapat mencapai nilai keekonomian.

Selain meminta perpanjangan kontrak, Inpex juga mengajukan sejumlah insentif seperti penggantian biaya operasi hulu migas (cost recovery) sebesar 1,2 miliar dolar AS serta peningkatan kapasitas produksi regasifikasi LNG.

Luhut menuturkan bahwa pemerintah sepakat kapasitas kilang LNG tetap di 7,5 mtpa dengan tambahan 4,7 mmbtu. Keputusan itu di bawah permintaan Inpex yang menginginkan agar kapasitas kilang ditingkatkan menjadi 9,5 mtpa untuk mencapai keekonomian.

Terkait dengan "cost recovery", menurut Luhut, akan dipenuhi pemerintah setelah ada audit dari lembaga berwenang.

Inpex sendiri sebelumnya mengajukan beberapa insentif kepada pemerintah Indonesia agar tingkat pengembalian investasi (IRR) minimal 12 persen atau sesuai dengan target perusahaan yang sebesar 15 persen.

Sejumlah insentif yang diajukan di antaranya mengenai kepastian perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Masela selama 30 tahun atau bertambah 10 tahun sebagai kompensasi pergantian skema offshore ke onshore serta "tax holiday" selama 15 tahun.[tar]


0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x