Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Oktober 2017 | 15:51 WIB

Buntut Aksi 'Turun Kabeh'

Senator Bali Tantang Kominfo Blokir Taksi Online

Oleh : Dewa Putu Sumerta | Kamis, 12 Januari 2017 | 07:29 WIB
Senator Bali Tantang Kominfo Blokir Taksi Online
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Denpasar - Demo besar-besaran pengemudi transportasi di Bali sempat melumpuhkan Bandara Ngurah Rai, Selasa (10/1/2017), harus menjadi catatan bagi pemerintah. Khususnya Kementerian Komunikasi&Informasi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali, Kadek Arimbawa mengaku miris dengan aksi tersebut. Ke depan, hal itu tidak boleh terulang. Akar permasalahan terkait penolakan moda transportasi berbasis online di wilayah Pulau Dewata, haruslah disikapi serius.

Kata Lolak, sapaan akrabnya, telah menyurati Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk kali kedua. Isinya sama, blokir aplikasi angkutan online, baik itu Grab, Uber, atau pun GoCar di wilayah Bali.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Bali Made Mangku telah mengeluarkan Surat Edaran No 551/2783/DPIK tanggal 26 Pebruari 2016 tentang Larangan Taksi Uber dan Grab Car. Hanya saja, surat edaran tersebut tidak bisa terlaksana dengan optimal.

"Bagaimana mau di stop kalau aplikasinya masih bisa diakses dan iklan-iklannya masih bisa kita lihat bertebaran secara online maupun lewat baliho dan spanduk-spanduk," ucap Arimbawa.

Untuk itu, Anggota Komite II DPD yang membidangi transportasi ini menegaskan, Kemenkominfo harusnya segera bersikap tegas dan memperhatikan kondisi yang berkembang di Bali.

"Menteri Komunikasi dan Informatika harus segera melakukan pemblokiran aplikasi taksi online yang ilegal di wilayah Bali. Jika tidak mau ada imbas bagi pariwisata di Bali," paparnya.

"Kalau saya lihat, ada semacam saling lempar antara Kementerian Kominfo dengan Dinas Perhubungan dan Kominfo Provinsi Bali. Sehingga, masalahnya menjadi berlarut-larut seperti ini. Nah, yang rugi jelas masyarakat, terutama para pelaku transport lokal di Bali," tegas Arimbawa.

Arimbawa yang berhasil memperjuangkan anggaran Jembatan Kuning di Nusa Lembongan itu juga menyoroti pengelola taksi online di Bali, yang sampai saat ini belum memenuhi perizinan. Padahal sudah diatur dalam UU dan Peraturan Menteri (PM) Perhubungan No 32/2016.

Parahnya lagi, kata Arimbawa, iklan taksi online begitu leluasa dipasang di berbagai titik, menyebabkan polemik ini semakin berkepanjangan dan malah menganggap enteng Surat Edaran Gubernur Bali.

Selanjutnya Arimbawa berharap, para sopir lokal Bali bisa terus menjaga ketertiban dan kenyamanan. Terlebih aksi tersebut digelar di titik vital yang menjadi akses menuju Bandara Ngurah Rai, Tuban yang merupakan wilayah strategis dan pintu masuk Bali.

Sekedar mengingatkan, aliansi gabungan asosiasi dan organisasi transportasi lokal se-Bali, melakukan aksi mogok dan turun ke jalan pada Selasa (10/1). Aksi damai bertajuk 'Turun Kabeh' ini, sempat melumpuhkan akses Bandara Internasional Ngurah Rai.

Aksi diikuti ribuan sopir ini, dimulai dari kawasan Patung Dewa Ruci, Kuta, mendapat penjagaan ketat dari aparat Polsek Kuta dan sejumlah polisi berpakaian sipil. [ipe]

Komentar

 
x