Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 21 Januari 2017 | 07:12 WIB
Hide Ads

Jokowi Ingin Lego BUMN, BPK Pertanyakan PP 72/2016

Oleh : Uji sukma medianti | Kamis, 12 Januari 2017 | 15:15 WIB
Jokowi Ingin Lego BUMN, BPK Pertanyakan PP 72/2016
Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasih - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Diam-diam, pemerintah merevisi PP 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan&Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT dengan PP 72/2016. Ini masalah serius bisa jadi sandungan bagi pemerintahan Jokowi.

Ternyata, PP No 72 Tahun 2016 ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Desember 2016. Di mana, beleid ini bertujuan untuk memuluskan rencana pemerintah membentuk holding BUMN sektoral.

Atas terbitnya PP ini, tak banyak yang mengetahuinya. Termasuk Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasih mempertanyakan penerbitan PP 72/2016 ini.

Kata mantan politisi Demokrat ini, PP 72/2016 jelas-jelas bertabrakan dan melanggar undang-undang tentang kekayaan negara. Segala bentuk saham yang termasuk kekayaan negara, pengambilalihan ataupun perubahan status kepemilikannya, harus mendapat persetujuan DPR. "Semua pengurangan kekayaan negara harus mendapat persetujuan rakyat (DPR)," ujar Achsanul di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Diberitakan sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo mengkritisi keluarnya PP tersebut. Dia bilang, aturan ini sarat bahaya, karena saham BUMN yang dimiliki negara dapat berpindah tangan dengan mudah, tanpa harus diketok palu di DPR.

"Jika dilihat kontennya ada dua hal bermasalah. Pertama klausul perubahan kekayaan negara. Dalam PP ini setiap perpindahan aset negara ke BUMN lain atau Perusahaan Swasta, itu tanpa harus persetujuan DPR," kata Agus.


Dalam PP tersebut, tertulis di Pasal 2A yakni: (1) Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Maksudnya, ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara dalam hal ini BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) maka tidak melalui mekanisme APBN. Jadi pengalihan saham melalui PMN bisa dilakukan pemerintah kapan saja tanpa wewenang DPR," papar Agus.

"Lho ini berbahaya seperti melego Indosat saja ketika itu tanpa persetujuan DPR maka BUMN bisa saling bergabung dan berpindah tangan kepemilikannya," pungkas Agus. [ipe]

0 Komentar

Belum ada komentar untuk berita ini.

Kirim Komentar

Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab. INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.

x